JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menegaskan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap dilanjutkan meski pemerintah sedang menghadapi tekanan utang negara yang terus meningkat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga akhir Juni 2025, total utang pemerintah telah mencapai Rp7.080 triliun. Namun demikian, Said menyatakan pembangunan IKN tetap menjadi prioritas yang sudah diamanatkan undang-undang.

"Setiap tahun kami anggarkan pembangunan IKN. Memang besarannya fluktuatif, sesuai kebutuhan dan prioritas. Tapi anggaran untuk Otorita IKN pasti selalu tersedia," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7).

Baca Juga: Utang Luar Negeri Indonesia Makin Bengkak Tembus Rp7.080 Triliun

Ia memastikan, alokasi anggaran IKN untuk tahun 2026 justru akan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, kemampuan fiskal negara tahun depan diperkirakan cukup kuat untuk menopang kelanjutan megaproyek tersebut.

"Kalau melihat kekuatan fiskal kita di 2026, insyaallah anggaran Otorita IKN akan mengalami peningkatan," ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Pemerintah dan DPR, lanjutnya, telah memiliki komitmen jangka panjang dalam mendukung pengembangan IKN yang dirancang sebagai simbol transformasi Indonesia menuju negara maju dan berkelanjutan.

Said pun meminta masyarakat untuk tidak meragukan keberlanjutan proyek tersebut. Ia memastikan tidak akan ada penghentian maupun kemunduran progres pembangunan IKN. "Tidak ada cerita IKN akan mangkrak. Itu proyek strategis nasional yang dijamin oleh undang-undang," tegasnya.

Baca Juga: Pengusaha Indonesia Ini Bangun Kekayaan Rp113 Triliun Tanpa Tambang, Mal atau Bank

Proyek IKN menuai sorotan publik seiring meningkatnya beban utang negara dan kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil. Namun, pemerintah menilai pembangunan IKN penting untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.