KAIRO - Sebuah video viral memperlihatkan massa pemuda Mesir melancarkan serangan yang berani terhadap kantor polisi. Mereka marah atas tragedi kelaparan massal di Gaza akibat blokade Israel dan menganggap pemerintah Mesir ikut andil dalam menciptakan tragedi tersebut.

Menyebut diri mereka "Iron 17", massa menyerbu markas Keamanan Negara—nama untuk kantor polisi—Ma'asara di Helwan pada Jumat malam, 25 Juli 2025. Mereka menahan beberapa personel keamanan selama berjam-jam dalam aksi yang belum pernah terjadi sebelumnya—yang pertama kali terjadi sejak Abdel Fattah al-Sisi naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2013 sebagai presiden.

Lebih dari sekadar serangan terhadap gedung pemerintahan, penyerangan yang terekam dalam video viral tersebut mengungkap kemarahan publik yang semakin memuncak yang dapat mengancam cengkeraman kekuasaan Sisi.

Baca Juga: Jumlah Warga Palestina yang Tewas Kelaparan di Gaza Bertambah Jadi 122 Orang

Sebagian besar kemarahan ini bermula dari peran Mesir dalam tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza dan penutupan penyeberangan Rafah.

Sejak Israel merebut sisi Palestina dari penyeberangan Rafah pada Mei 2024, krisis kemanusiaan Gaza semakin memburuk, dengan puluhan orang, terutama anak-anak, meninggal karena kelaparan menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Rezim Mesir, yang menyangkal bertanggung jawab atas penutupan penyeberangan tersebut, menghadapi tuduhan gagal menekan agar penyeberangan dibuka kembali. Sikap ini telah memicu kemarahan publik, dengan banyak yang melihatnya sebagai bentuk penyerahan diri terhadap tekanan Israel dan Amerika Serikat dengan mengorbankan perjuangan Palestina.

Menambah panasnya situasi, Gubernur Sinai Utara Khaled Megawer, dalam wawancara hari Jumat dengan jurnalis pro-rezim Mustafa Bakri, mengakui bahwa Mesir tidak dapat membuka kembali penyeberangan Rafah secara paksa karena adanya penolakan dari AS, sebuah pernyataan yang dipandang para kritikus sebagai pengakuan implisit atas peran Kairo dalam penutupan penyeberangan tersebut.

Melalui kanal Telegram "Nation's Flood", yang memiliki hampir 50.000 pelanggan, muncul rekaman yang menunjukkan para pemuda di dalam kantor Keamanan Negara Ma'asara, menyandera para petugas selama berjam-jam.

Video-video tersebut, yang telah ditonton jutaan kali, menunjukkan kelompok tersebut mengecam penutupan perlintasan Rafah, jalur kehidupan bagi penduduk Gaza yang terkepung, dan penangkapan para aktivis yang mengumpulkan bantuan untuk wilayah kantong tersebut.

Dalam sebuah percakapan yang menegangkan, seorang petugas yang disandera menanggapi tuntutan untuk membuka kembali penyeberangan Rafah dengan satu kata: "Mustahil."

Menurut laporan Middle East Eye, Minggu (27/7/2025), klip-klip tersebut bukan sekadar dokumentasi; tapi muncul sebagai bukti bagi orang-orang yang muak dengan rezim Mesir yang mereka tuduh terlibat dalam penderitaan Gaza.

Pertanyaan tentang bagaimana kelompok itu mengakses fasilitas keamanan tinggi dengan cepat terjawab.

Dokumen-dokumen yang bocor, yang diunggah di kanal Telegram yang sama, mengungkapkan daftar individu yang berada di bawah program "pemantauan keamanan" Mesir yang terkenal kejam, yang mewajibkan para tahanan yang dibebaskan untuk melapor secara teratur di kantor polisi. Sebuah video menjelaskan bahwa kelompok tersebut memilih salat Jumat pada 25 Juli untuk operasi mereka, memanfaatkan keamanan yang lemah saat itu.

Para mantan tahanan menguatkan hal ini, dengan mencatat kemudahan mengakses kantor Keamanan Negara di lantai empat untuk pemeriksaan rutin, sebuah celah yang dimanfaatkan kelompok tersebut untuk masuk dan menahan personel.

Dokumen-dokumen yang bocor tersebut juga mengungkap nama-nama tahanan saat ini dan individu yang dihilangkan secara paksa terkait dengan tuduhan seperti protes atau dugaan hubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Dokumen-dokumen tersebut mencakup klasifikasi keamanan, melabeli orang-orang sebagai anggota Ikhwanul Muslimin, Salafi, atau simpatisan.

FactCheckar, sebuah inisiatif pemeriksa fakta independen, dalam analisis terperinci di halaman Facebook resminya, mengonfirmasi keaslian beberapa nama, termasuk Fathi Rajab Hassan Ahmed dan Ahmed Nadi Haddad Darwish, keduanya terkait dengan kasus "Brigade Helwan", dan Abdel Rahman Ramadan Mohamed Abdel Shafi, yang sebelumnya terdaftar sebagai orang yang dihilangkan secara paksa dalam laporan tahun 2024 oleh Shahab Center for Human Rights.

Kementerian Dalam Negeri Mesir segera mengeluarkan pernyataan yang membantah keaslian video tersebut, mengeklaim bahwa video tersebut direkayasa sebagai bagian dari konspirasi yang dipimpin Ikhwanul Muslimin.

Meskipun mengumumkan penangkapan mereka yang terlibat dalam penyebaran rekaman tersebut, lembaga keagamaan Al-Azhar menghindari membahas validitas dokumen yang bocor, hanya menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak terkait dengan insiden tersebut.

Penyangkalan spontan ini, sebuah taktik yang lazim, gagal menutupi rasa malu kementerian dan justru memicu kritik bahwa rezim terjebak dalam penyangkalan, menganggap keluhan yang sah sebagai konspirasi asing.

Video berikutnya dari "Nation's Flood" menunjukkan salah satu pemuda, berlumuran darah dan pakaian robek, bersikeras bahwa mereka bukan teroris dan telah menggunakan pistol suara kosong, hanya untuk mengirim pesan. Dia meminta jaminan dari petugas yang ditahan bahwa mereka tidak akan disakiti jika dibebaskan.

Namun, komunikasi dengan kelompok tersebut tiba-tiba terputus, dan semua pesan sebelumnya di kanal Telegram lenyap, menimbulkan pertanyaan tentang apakah pasukan keamanan telah mengambil alih kendali kanal tersebut atau administratornya telah menghapus konten tersebut.

Beberapa jam sebelum kanal tersebut hening, mereka merilis pernyataan audio bergaya komunike faksi Palestina, yang mengeklaim bertanggung jawab atas operasi "Iron 17".

Pernyataan yang dikaitkan dengan Ahmed Abdel Wahab dan Mohsen Mustafa tersebut menolak afiliasi politik apa pun, dan menggambarkan diri mereka sebagai "pewaris Umar bin al-Khattab dan Amr bin al-Aas" yang berupaya membangkitkan kembali semangat kebangsaan Mesir. Tokoh-tokoh yang dimaksud merujuk pada para pemimpin militer dan politik Islam terdahulu yang melambangkan kekuatan, keadilan, dan kebangkitan nasional.

Pesan mereka jelas: akhiri genosida di Gaza dan hentikan penindasan terhadap rakyat Mesir. Menyampaikan pesan kepada rakyat Mesir, mereka mengecam "pukulan telak" yang menimpa bangsa tersebut dan bersumpah untuk membangkitkannya dari "kematiannya".

Media sosial dipenuhi dengan reaksi yang terpolarisasi. Beberapa meragukan keaslian video tersebut, sementara yang lain menganggapnya sebagai seruan yang tulus.

Para kritikus menyalahkan represi tanpa henti dan langkah-langkah keamanan ketat rezim Mesir yang mendorong orang-orang ke ekstrem tersebut. Sementara itu, yang senada dengan narasi pemerintah, menuduh Ikhwanul Muslimin dan aktor-aktor regional mendalangi rencana untuk mengacaukan Mesir dengan video palsu dan misinformasi.

Pada Sabtu pagi, juru bicara kepresidenan Mesir mengunggah pernyataan singkat tentang pertemuan antara Sisi dan Menteri Dalam Negeri Mahmoud Tawfiq, tanpa merinci agendanya.

Media pro-rezim menyatakan bahwa pertemuan tersebut membahas perkembangan keamanan dan perombakan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang akan datang, meskipun masih belum jelas apakah Sisi membahas insiden Ma'asara atau mempertimbangkan untuk memecat Tawfiq.

Insiden Ma'asara bukanlah tindakan yang terisolasi. Peristiwa ini menyusul gelombang protes minggu sebelumnya di luar kedutaan besar Mesir di ibu kota Eropa, yang dipicu oleh aktivis Anas Habib di Belanda, yang secara simbolis mengunci gerbang kedutaan untuk memprotes penutupan penyeberangan Rafah.

Aksi-aksi ini menyebar ke kota-kota lain, memperkuat pesan bahwa rakyat Mesir, baik di dalam maupun luar negeri, menolak apa yang mereka anggap sebagai keterlibatan dalam penderitaan Gaza. Operasi Ma'asara membangun momentum ini, menunjukkan bahwa kemarahan diwujudkan dalam tindakan berani.

Penyerbuan Ma'asara, ditambah dengan protes di kedutaan, menandakan meningkatnya tekanan terhadap rezim Mesir yang sudah bergulat dengan krisis ekonomi dan sosial.

Tindakan-tindakan ini dapat mendorong kekuatan oposisi untuk lebih terorganisir, terutama di tengah meningkatnya represi. Ketergantungan Sisi pada kekuatan brutal dapat menjadi bumerang jika tuntutan publik untuk Gaza dan reformasi domestik diabaikan. Kerusuhan saat ini menggemakan semangat Revolusi 25 Januari, mengisyaratkan potensi titik balik di mana rakyat Mesir merebut kembali suara mereka.

Pada akhirnya, insiden Ma'asara merupakan seruan lantang menentang ketidakadilan, baik di Gaza maupun di Mesir. Rezim menghadapi ujian kritis: dengarkan suara-suara ini atau hadapi risiko eskalasi yang dapat membentuk ulang lanskap politik.