WASHINGTON - Hudson Institute, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Washington, dalam laporannya menuduh China ingin persenjataan nuklirnya meneror Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Dengan cara itu, Beijing akan mendapatkan keuntungan strategis tanpa harus berperang.

Laporan berjudul "Implications of Chinese Nuclear Weapons Modernization for the United States and Regional Allies" yang dirilis lembaga tersebut menyatakan modernisasi senjata nuklir China yang maju pesat bertujuan untuk menciptakan dampak politik dan psikologis yang mengarah pada "dampak strategis dan militer yang sangat penting" alih-alih memenangkan pertukaran nuklir.

Para penulis laporan—John Lee, peneliti senior di Hudson Institute, dan Lavina Lee, dosen senior di Departemen Studi Keamanan dan Kriminologi di Universitas Macquarie di Australia—berpendapat bahwa dampak-dampak ini sepenuhnya selaras dengan apa yang mereka gambarkan sebagai "gagasan yang terus berkembang" China tentang stabilitas strategis, penangkalan strategis, dan kapabilitas strategis.

Baca Juga: Laporan Mengejutkan Pentagon: China Sudah Miliki 600 Senjata Nuklir!

Menurut laporan tersebut, Beijing memandang stabilitas strategis sebagai kondisi yang mendukung kemajuan tujuan geopolitik dan pembangunan China. Sementara itu, penangkalan strategis tidak hanya melibatkan upaya mencegah musuh melakukan tindakan atau kebijakan tertentu, tetapi juga membatasi musuh tersebut sementara China memajukan tujuannya sendiri.

Menurut lembaga tersebut, China—yang memiliki persenjataan nuklir terbesar ketiga di dunia—memanfaatkan perkembangan nuklirnya yang maju pesat untuk menghalau musuh, yaitu Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Asia.

"Modernisasi persenjataan nuklir memungkinkan China menyerang rencana (strategi) dan sekutu musuh, membawa China selangkah lebih dekat untuk menaklukkan musuh dan menang tanpa harus berperang," kata para penulis laporan tersebut mengutip Filipina, Jepang, dan Korea Selatan sebagai contoh.

Dalam kasus Filipina, China menggunakan "ancaman nuklir tersirat" untuk mencegah Filipina bergabung atau berintegrasi secara militer ke dalam upaya yang dipimpin Washington melawan Beijing jika terjadi konflik Selat Taiwan. China telah berulang kali mengancam akan merebut Taiwan yang berpemerintahan sendiri dengan paksa.

Sementara itu, "perang psikologis nuklir" China akan menghasilkan dampak strategis bagi Jepang—yang dilindungi oleh pencegahan yang diperluas AS, yang juga dikenal sebagai payung nuklir—yang "memperburuk rasa tidak aman bagi Jepang dan aliansi AS-Jepang", menurut laporan tersebut.

Bagi Korea Selatan, yang berfokus terutama pada ancaman nuklir dari Korea Utara, modernisasi nuklir China belum dianggap sebagai masalah langsung atau tantangan serius. Namun, Beijing dapat menggunakan "ancaman nuklir tersirat" jika Seoul setuju untuk menampung senjata nuklir Amerika.

"Dengan kata lain, seiring China mempercepat modernisasi nuklir, AS dan sekutunya perlu meyakinkan Beijing bahwa hal itu hanya akan mempercepat persenjataan konvensional AS dan sekutunya, yang membuat kemenangan militer China atas Taiwan semakin kecil kemungkinannya dan lebih mahal," bunyi kesimpulan laporan Hudson Institute, sebagaimana dikutip Newsweek, Jumat (1/8/2025).

Perkiraan angka dari Departemen Pertahanan AS dan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan bahwa China telah membangun cadangan senjata nuklir setidaknya 600 hulu ledak—peningkatan 100 dalam satu tahun. Meskipun kekuatan Asia Timur ini diperkirakan akan memiliki lebih dari 1.000 hulu ledak nuklir pada tahun 2030, hal ini masih menempatkan Beijing jauh di belakang Moskow dan Washington.

Sebagai bagian dari modernisasi militer China yang sedang berlangsung, Presiden Xi Jinping telah memerintahkan percepatan pengembangan kekuatan penangkal strategis. Beijing juga mengatakan bahwa mereka "dipaksa" untuk bergabung dengan klub nuklir eksklusif—yang saat ini beranggotakan sembilan negara—sebagai tanggapan atas ancaman nuklir, untuk mengakhiri monopoli nuklir, dan untuk mencegah perang nuklir.

Sementara itu, Kedutaan Besar China di Washington merespons tuduhan lembaga think tank tersebut dengan mengatakan kepada Newsweek: "China mematuhi kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu dalam keadaan apa pun dan kapan pun, dan berkomitmen tanpa syarat untuk tidak menggunakan atau mengancam akan menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-senjata nuklir atau negara-negara di zona bebas senjata nuklir. China adalah satu-satunya negara pemilik senjata nuklir yang mengadopsi kebijakan semacam itu. China akan terus berkomitmen teguh untuk menjaga kepentingan keamanannya yang sah dan menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas dunia."

"China secara konsisten berpegang pada strategi nuklir untuk membela diri, selalu menjaga kekuatan nuklirnya pada tingkat minimum yang diperlukan untuk keamanan nasional, dan tidak terlibat dalam perlombaan senjata,"imbuh Kedutaan Besar China.