Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mendesak para pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Lampung untuk segera mengurus sertifikat halal. Ia menekankan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar simbol keagamaan, melainkan standar global yang membuka peluang ekspor dan meningkatkan daya saing produk.

Dalam acara Lampung Halal Market 2025 di Taman UMKM Ir. Soekarno, Bandar Lampung, Haikal Hasan berdialog langsung dengan pegiat UMK dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Acara ini merupakan bagian dari "Road Show Halal-20" yang bertujuan memperkuat sinergi Jaminan Produk Halal (JPH) di Lampung. Turut hadir Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan sejumlah pejabat BPJPH lainnya.

"Halal telah menjadi standar industri dan perdagangan yang menentukan kualitas produk. Dengan bersertifikat halal, produk akan memiliki nilai tambah secara ekonomi," ungkap Haikal Hasan. Ia menambahkan bahwa banyak produk UMK yang berhasil menembus pasar ekspor setelah mendapatkan sertifikat halal.

Untuk mendukung percepatan sertifikasi, BPJPH menyediakan 18.000 kuota sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha di Lampung melalui program Sehati 2025. Haikal Hasan juga meminta Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan P3H untuk mengoptimalkan kinerja mereka dalam membantu UMK.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyatakan komitmen penuh pemerintah kota untuk mendukung program ini. "Kami sudah instruksikan seluruh camat dan lurah untuk mendata ulang pelaku UMKM. Target kami, seluruh usaha makanan di Bandar Lampung bersertifikat halal," tegas Eva.

Ketua Satgas Halal Provinsi Lampung, Marwansyah, menyebut kegiatan ini sebagai upaya penting menyambut kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026. Ia berharap Lampung bisa menjadi provinsi pionir dalam membangun ekosistem halal yang berkelanjutan dan berdaya saing global.