JAKARTA - Indonesia telah mengerahkan sistem rudal balistik taktis KHAN di Kalimantan Timur. Momen ini terjadi ketika sengketa wilayah Ambalat dengan Malaysia kembali mencuat.

Foto-foto sistem rudal KHAN, yang diproduksi oleh produsen Turki, Roketsan, telah dipublikasikan di halaman Facebook Sahabat Keris sejak Jumat pekan lalu.

Foto-foto itu dilaporkan diambil dari fasilitas Raipur A milik TNI Angkatan Darat di Kalimantan Timur.

Rudal balistik adalah rudal berpeluncur roket yang dapat membawa hulu ledak nuklir atau pun konvensional.

Baca Juga: Malaysia Sebut Blok Ambalat Laut Sulawesi, DPR Minta Pemerintah Klarifikasi demi Cegah Konflik

Rudal KHAN sepanjang 7,1 meter memiliki diameter 610 mm dan jangkauan hingga 280 km, menurut situs web Roketsan. Beratnya 2.500 kg dan dipersenjatai dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi 470 kg.

"Rudal ini memiliki akurasi probabilitas kesalahan melingkar di bawah 10 m, memberikan daya tembak yang akurat dan efektif terhadap target strategis di medan perang," kata pihak Roketsan.

Target potensialnya termasuk sistem artileri dan pertahanan udara, lokasi radar, dan fasilitas logistik.

Jangkauan rudal KHAN memperluas radius serangan Indonesia ke koridor maritim yang disengketakan, menurut situs berita Defence Security Asia.

Sengketa Ambalat antara Indonesia dan Malaysia

Sengketa wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Malaysia mengumumkan Malaysia tidak akan lagi menyebut wilayah sengketa itu sebagai "Blok Ambalat", melainkan sebagai "Laut Sulawesi".

Ambalat merupakan blok laut yang sudah lama menjadi sengketa kedua negara.

Menurut laporan kantor berita Bernama, Kemlu Malaysia mengatakan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 tentang kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan semakin memperkuat posisi maritim Malaysia di Laut Sulawesi.

"Kementerian Luar Negeri menggarisbawahi bahwa setiap terminologi harus digunakan dengan benar dan mencerminkan kedaulatan dan hak hukum Malaysia atas wilayah yang bersangkutan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa isu penamaan Laut Malaysia di wilayah Blok ND6 dan ND7 sudah dijawab Menteri Luar Negeri Datuk Seri Mohamad Hasan di Parlemen Malaysia, Selasa lalu.

Sementara terkait kemungkinan pengelolaan bersama antara Malaysia dan Indonesia di wilayah itu, kementerian tersebut mengatakan hal itu masih dalam tahap pembahasan.

"Belum ada yang disepakati dari kedua pihak," katanya.

Lebih lanjut, kementerian itu mengatakan Malaysia tetap berkomitmen melindungi kedaulatan, hak kedaulatan, dan kepentingannya berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

"Semua pembahasan terkait hal ini akan dilakukan melalui mekanisme diplomatik, hukum, dan teknis dalam kerangka bilateral yang telah ditetapkan," paparnya.

Sengketa Blok Ambalat termasuk salah satu isu yang disinggung dalam pertemuan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka pada 27 Juni lalu. Prabowo menyinggung ingin melakukan kerja sama ekonomi dengan Malaysia di Blok Ambalat lewat mekanisme pengelolaan bersama atau joint development.

"Contoh masalah Ambalat kita sepakat sambil kita saling menyelesaikan masalah-masalah hukum, kita juga ingin mulai dengan kerja sama ekonomi yang kita sebut joint development," kata Prabowo.

Anwar Ibrahim sepakat dengan mengatakan permasalahan di Blok Ambalat harus segera diselesaikan.

"Maka tidak ada halangan untuk kita segerakan kerja sama ekonomi, termasuk yang disinggung tadi, joint development authority, walaupun di kawasan Ambalat. Karena kalau kita tunggu selesai, kadang mungkin mengambil masa dua dekade lagi," kata Anwar.

"Jadi kita memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan hasil supaya memberikan keuntungan kepada kedua-dua negara dan membela nasib rakyat kita di kawasan yang agak jauh, di perbatasan," lanjutnya.