JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025), diwarnai ketegangan. Tim pendukung Nikita memprotes keras kebijakan pembatasan pengunjung setelah tak diizinkan masuk ke ruang sidang, memicu adu argumen dengan petugas pengadilan.

Salah satu pria yang mengaku sebagai bagian dari tim Nikita Mirzani terlihat melontarkan protes lantang kepada petugas pengadilan. Ia menegaskan bahwa persidangan ini seharusnya bersifat terbuka untuk umum.

"Halo, halooooo, ini sidang terbuka. Apakah tidak bisa masuk, ini sudah mau jam 11 loh," kata pria yang mengaku sebagai tim Nikita itu di PN Jakarta Selatan, Kamis (14/8/2025).

"Nanti kalau Nikita tidak bisa makan, tidak bisa apa-apa bagaimana. Ini timnya Nikita loh. Kalau tidak bisa masuk semua, cukup saya saja. Nanti saya jamin," tambahnya.

Baca Juga: Nikita Mirzani Tolak Diperiksa Dokter usai Ngaku Sakit di Sidang Kasus TPPU



Foto/Ari Sandita Murti

Meski mendapat protes keras, petugas PN Jakarta Selatan memilih tidak terpancing emosi dan tetap berpegang pada aturan. Mereka hanya diam dan tidak menanggapi teriakan yang dilontarkan.

Pihak pengadilan diketahui memang menerapkan pembatasan ketat demi menjaga ketertiban, apalagi sidang sebelumnya sempat memicu kericuhan akibat membludaknya pengunjung. Kebijakan ini dianggap penting untuk memastikan jalannya persidangan tetap kondusif.

Tidak hanya tim Nikita yang kecewa, perwakilan dari tim Reza Gladys selaku pelapor dalam kasus ini juga mengaku mengalami hal serupa. Salah satu pria dari tim tersebut menyampaikan protes kepada petugas keamanan karena tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang.

"Eh ini kami juga dari tim Reza loh tidak bisa masuk," tutur pria itu pada petugas.

Baca Juga: Sidang Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dibatasi Ketat

Sementara itu, pantauan di lokasi menunjukkan aparat kepolisian dan petugas keamanan pengadilan melakukan penjagaan ketat di pintu masuk. Setiap orang yang hendak masuk harus melalui pemeriksaan dan verifikasi kepentingan sidang.

Kebijakan pembatasan jumlah pengunjung, termasuk awak media, bertujuan untuk menghindari kerumunan berlebih yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Bagi pihak yang tidak diizinkan masuk, pengadilan menyediakan layar televisi di luar gedung untuk memantau proses persidangan secara langsung.