MOSKOW - Ukraina siap membahas sengketa wilayahnya dengan Rusia dalam perundingan langsung antara Vladimir Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Itu diungkapkan seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Ukraina, seraya menambahkan bahwa garis depan saat ini harus menjadi titik awal negosiasi.

Dalam wawancara dengan NBC News pada hari Jumat, Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Ukraina, Sergey Kislitsa, menegaskan kembali bahwa penduduk negara itu "dengan tegas menentang perdagangan tanah kami untuk perdamaian."

"Saya pikir Presiden Zelensky telah menegaskan dengan sangat jelas bahwa beliau siap untuk duduk bersama Presiden Putin dan membahasnya, dan awal dari perundingan mengenai isu wilayah adalah jalur kontak yang saat ini sudah ada," ujarnya.

Meskipun secara terbuka pemimpin Ukraina menolak gagasan konsesi teritorial apa pun kepada Rusia, beberapa laporan media mengklaim bahwa ia dapat menyetujui pembekuan garis depan saat ini sebagai bagian dari kemungkinan penyelesaian.

Kislitsa juga mempertimbangkan isu jaminan keamanan Barat untuk Ukraina, dengan mencatat bahwa para pejabat AS "bekerja sangat keras" untuk menyusun perjanjian.

"Idealnya, kami mungkin akan memiliki draf pertama awal minggu depan, dan kemudian... para pemimpin politik harus memutuskan bagaimana kami akan bekerja dengan draf-draf ini," tambahnya.

Baca Juga: Korea Selatan Tembaki Pasukan Korea Utara yang Melintasi Perbatasan

Komentarnya menyusul laporan bahwa negara-negara Eropa kemungkinan akan menyediakan "bagian terbesar" dari pasukan yang terlibat dalam jaminan keamanan, sementara AS berpotensi mengambil alih komando keseluruhan.

Moskow tidak mengesampingkan jaminan keamanan untuk Kiev tetapi juga menegaskan bahwa pengerahan pasukan Barat ke Ukraina tidak mungkin dilakukan.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa Moskow dapat menyetujui perundingan langsung dengan Zelensky, tetapi sebelum pertemuan apa pun dapat berlangsung, "semua isu yang memerlukan pertimbangan tingkat tinggi harus diselesaikan."

Rusia juga telah menyuarakan kekhawatirannya tentang kewenangan Zelensky untuk menandatangani perjanjian yang mengikat, mengingat masa jabatan kepresidenannya telah berakhir lebih dari setahun yang lalu.