JAKARTA - Gelombang elektrifikasi dahsyat sedang melanda Indonesia. Populasi kendaraan listrik (EV) meroket 78% hanya dalam setahun. Pangsa pasarnya melesat dari nyaris nol menjadi 9,7%.

Di balik ledakan ini adalah strategi "terapi kejut" dari pemerintah yang kini dinyatakan sukses besar dan siap memasuki babak selanjutnya.

Pemerintah secara tegas mengonfirmasi bahwa karpet merah untuk mobil listrik impor utuh (CBU) akan resmi berakhir pada 31 Desember 2025.

Ini bukan sebuah akhir, melainkan awal dari visi yang jauh lebih besar: mengubah Indonesia dari sekadar pasar menjadi pusat produksi mobil listrik terkuat di Asia Tenggara.

Fase Pertama: 'Umpan' Sukses Menarik Raksasa Global

Sejak Februari 2025, pemerintah melalui Peraturan Menteri Investasi No. 6 Tahun 2023 jo. No. 1 tahun 2024, menggelar insentif masif yang memangkas pajak mobil listrik impor hingga 65%. Tujuannya jelas: menciptakan pasar dan menarik investasi.

Hasilnya? Direktur Industri Kemenperin, Mahardi Tunggul Wicaksono, memaparkan buah manis dari langkah berani tersebut.

“Pangsa pasar kendaraan berbasis internal combustion engine (ICE) mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran preferensi konsumen menuju kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan insentif pemerintah mulai membuahkan hasil,” ujar Tunggul dalam diskusi "Polemik BEV Impor" di Jakarta, Senin (25/8).

Lebih dari itu, "umpan" ini sukses besar. Tercatat, enam perusahaan otomotif global, termasuk raksasa seperti BYD dan VinFast, telah meneken komitmen investasi senilai total Rp15 Triliun dengan rencana penambahan kapasitas produksi hingga 305 ribu unit di Indonesia.

Suara dari Medan Perang Industri

Tentu, setiap perubahan besar pasti menimbulkan guncangan. Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menyoroti dampak jangka pendek dari serbuan mobil impor ini, termasuk turunnya utilisasi pabrik mobil konvensional menjadi 55% dan adanya PHK di beberapa perusahaan komponen.

“Banyak perusahaan komponen juga mengeluh, karena suplai ke pabrikan kurang. Untung mereka masih ada ekspor. Tetapi ada sebagian yang sudah melakukan PHK,” tegas Kukuh.

Pandangan ini didukung oleh Riyanto, peneliti dari LPEM UI, yang mencatat bahwa mobil listrik impor kini merajai pasar domestik dengan porsi 64%. Namun, ia menegaskan bahwa inilah saatnya untuk beralih.

“Seharusnya insentif BEV CBU tidak diperpanjang, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi pusat produksi BEV,” kata Riyanto, menyuarakan sentimen bahwa fase "tes pasar" telah berhasil dan kini saatnya fokus pada industri dalam negeri.

Fase Kedua: Menagih Janji, Membangun Negeri

Mendengar berbagai masukan dan melihat keberhasilan fase pertama, pemerintah kini dengan percaya diri melangkah ke babak selanjutnya.

“Bisa kita bilang insentif BEV impor akan berakhir pada akhir 2025, sesuai regulasi yang ada,” tegas Mahardi Tunggul Wicaksono, mengakhiri semua spekulasi.

Artinya, mulai 2026, semua pemain mobil listrik yang ingin terus menikmati insentif pemerintah harus mematuhi aturan main yang baru: memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%, yang akan naik menjadi 60% pada 2027.

Ini adalah cara pemerintah "menagih janji" para investor untuk mulai memproduksi secara serius di Tanah Air, sesuai dengan regulasi turunan seperti Permenperin 29/2023 tentang skema perakitan lokal (CKD & IKD).

Pada akhirnya, strategi multi-tahap pemerintah ini adalah sebuah kisah sukses tentang visi jangka panjang.

Fase "terapi kejut" telah berhasil menciptakan pasar yang dinamis dan mengamankan investasi triliunan rupiah. Kini, dengan fondasi yang kokoh, Indonesia siap memulai babak baru yang lebih gemilang: menjadi raja produksi mobil listrik di panggung regional.