JAKARTA - Toyota Avanza, sang "mobil sejuta umat" yang lahir dari pabrik di Indonesia, ternyata menanggung beban yang ironis.

Saat mobil ini melintasi jalanan di negara tetangga seperti Thailand, pemiliknya bisa tersenyum lega. Namun di tanah kelahirannya sendiri, pemiliknya justru harus menanggung beban pajak tahunan yang besarnya 30 kali lipat lebih mahal.

Ini adalah potret nyata dari sistem perpajakan kendaraan di Indonesia yang oleh para pelaku industri dan pakar internasional disebut sebagai salah satu yang paling tinggi di dunia.

Sebuah "palak resmi" yang secara perlahan mencekik daya beli masyarakat dan membuat pasar otomotif nasional jalan di tempat.

Jurang Menganga Bernama Pajak Tahunan

Fakta pahit ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara. Mari kita lihat jurang yang menganga antara pajak tahunan untuk mobil sekelas Avanza di Indonesia dan negara tetangga:

Di Thailand: Pemilik cukup membayar sekitar Rp150.000 per tahun.

Di Malaysia: Angkanya sedikit lebih tinggi, sekitar Rp500.000 per tahun.

Di Indonesia: Pemilik harus merogoh kocek antara Rp3 juta hingga Rp5 juta setiap tahunnya!

"Saya ngecek sama teman-teman yang punya brand, iya pajak tahunannya Rp150 ribu per tahun yang setara Avanza lah," kata Kukuh saat ditemui di Jakarta, Senin (25/8).

'Keroyokan' Pajak yang Membebani Konsumen

Mengapa bisa semahal ini? Jawabannya terletak pada sistem pajak "keroyokan" yang harus ditanggung setiap pemilik mobil baru. Beban itu terdiri dari:

Bea Balik Nama (BBN-KB): 10% dari harga jual.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): 2% dari nilai jual.

SWDKLLJ: Rp143.000.

Dan berbagai biaya administrasi lainnya.

Semua komponen ini menumpuk menjadi sebuah beban tahunan yang terasa begitu berat, terutama bagi segmen kelas menengah yang menjadi tulang punggung penjualan mobil seperti Avanza.

Sebuah 'Aib' di Panggung Internasional

Beban pajak yang berat ini ternyata bukan hanya keluhan domestik, melainkan sudah menjadi sorotan di panggung internasional. Kukuh Kumara bahkan menceritakan pengalamannya saat berdiskusi dengan para pakar otomotif global.

"Yang ngomong orang Amerika Serikat dari Otomotif Council bilang ke saya, 'pajak di negara kamu paling tinggi di dunia'," ujar Kukuh, mengulang kembali pernyataan yang didengarnya beberapa tahun lalu.

Pernyataan ini menampar dengan keras: di saat pemerintah berusaha menarik investasi, sistem perpajakan kita justru menjadi penghalang yang membuat harga kendaraan menjadi tidak kompetitif.

“Belakangan kita bedah, masyarakat mau membeli kendaraan tapi harganya masih mahal.

Misalnya saja Toyota Avanza dibuat di Indonesia bayar pajak tahunan Rp5 juta, produk yang sama di Malaysia pajaknya Rp500 ribu. Begitu besar pajak makanya (pasar) stagnan, ini yang harus kita lihat sekarang,” ucapnya.

Pada akhirnya, keluhan ini adalah sebuah alarm darurat bagi pemerintah. Di saat pasar otomotif nasional lesu dan daya beli masyarakat tertekan, pertanyaan krusialnya adalah: sampai kapan sistem pajak yang "tertinggi di dunia" ini akan terus dipertahankan?

Tanpa sebuah reformasi yang berani, mimpi untuk memiliki mobil baru akan tetap menjadi kemewahan yang sulit dijangkau bagi sebagian besar rakyat di negeri ini.