JAKARTA - Demonstrasi buruh akan digelar di Gedung DPR dan Istana, Kamis, 28 Agustus 2025. Kepala Departemen (Kadep) Humas dan CSR PT Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan bakal melakukan rekayasa pola penyesuaian layanan situasional melihat kondisi aksi.

"Untuk keamanan dan kenyamanan perjalanan pelanggan, kami melakukan penyesuaian layanan situasional, sesuai kondisi di lapangan," ujar Ayu saat dikonfirmasi, Kamis (28/8/2025).

Ayu menegaskan seluruh informasi akan diperbaharui secara berkala di aplikasi TJ: Transjakarta dan media sosial. "Kami mengimbau pelanggan untuk menyesuaikan perjalanan," jelasnya.

Baca Juga: Prabowo Panggil Kepala Bappisus hingga Kapolri, Bahas Situasi Terkini

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, rekayasa pola layanan Transjakarta yang terdampak aksi demonstrasi berlaku situasional.

"Kami lakukan adalah bahwa situasional, itu akan ada penyesuaian, bahwa untuk rekayasa lintas juga akan situasional. Jadi akan ada pengalihan, misalnya dari arah Timur ke Barat dan sebagainya itu akan situasional. Demikian pula dengan layanan Transjakarta. Kita akan melihat seperti apa kepadatan yang ada di depan Gedung DPR/MPR," ujar Syafrin.

Puluhan ribu buruh akan demonstrasi pada Kamis, 28 Agustus 2025. Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Puluhan ribu buruh ini dari berbagai wilayah Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta.

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bernama Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Gerakan serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi lain di Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa aksi ini merupakan momen strategis bagi kaum pekerja untuk menyampaikan aspirasi secara nasional. "Berbagai kebijakan ketenagakerjaan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan buruh, sehingga perlu adanya tekanan agar pemerintah segera melakukan perbaikan," kata Said yang juga Ketua Umum Partai Buruh.

Di Jakarta, aksi diperkirakan diikuti oleh sekitar 10 ribu buruh yang berkumpul di beberapa titik, termasuk di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan. Kehadiran massa dalam jumlah besar ini menunjukkan tekad kuat para pekerja untuk memperjuangkan hak-hak mereka sekaligus mendesak pemerintah agar menanggapi tuntutan secara konkret.

Secara nasional, jumlah peserta aksi diperkirakan mencapai 75 ribu orang yang tersebar di berbagai daerah. Aksi serentak di seluruh Indonesia ini diharapkan menjadi dorongan kuat bagi pemerintah untuk lebih berpihak pada nasib buruh dan memperhatikan kesejahteraan pekerja di tengah kondisi ekonomi yang menantang.