JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) mengimbau perusahaan swasta di Jakarta untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) secara situasional.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Disnakertransgi Nomor: e0014/SE/2025 tentang himbauan bekerja dari rumah atau WFH yang ditekan langsung oleh Kepala Disnakertransgi, Syaripudin.

Baca Juga: Ketua RW 7 Pondok Bambu Sebut Uya Kuya Sudah Lama Tak Tempati Rumah yang Dijarah Massa

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik dan Sosial, Chico Hakim menekankan imbauan WFH bagi perusahaan swasta bersifat situasional tidak diwajibkan.

"Perihal imbauan WFH untuk perusahaan-perusahaan di Jakarta terutama yang lokasinya berdekatan dari dampak penyampaian aspirasi massa bersifat situasional dan tidak wajib," kata Chico saat dikonfirmasi, Minggu (31/8).

Chico menyebut imbauan sudah diteruskan ke sejumlah asosiasi pengusaha hingga Kadin. Disnakertransgi terus melakukan monitor perusahaan yang mengambil kebijakan WFH tersebut.

"Menyesuaikan kebutuhan perusahaan, hari Jumat (29/8) Disnakertransgi sudah menginformasikan ke APINDO, Kadin, dan mediator hubungan industrial DTKTE. Disnakertransgi terus memonitor perusahaan yang akan mengambil kebijakan WFH melalui tautan yang telah disediakan. Jaga Jakarta," ungkapnya.

Baca Juga: Car Free Day Sudirman-Thamrin Jakarta Tetap Diberlakukan Pagi Ini

Diketahui eskalasi gelombang aksi demonstrasi di Jakarta sempat meningkat sejak Kamis (28/8) hingga Sabtu (30/8) kemarin.