JALUR GAZA - Para pejabat Hamas dengan tegas menolak laporan mengenai rencana yang didukung Amerika Serikat (AS) untuk menguasai Jalur Gaza, mengevakuasi penduduknya, dan mengubah wilayah tersebut menjadi zona ekonomi dan wisata. Rencana itu muncul seiring serangan Israel yang semakin gencar di Gaza.

Bassem Naim, anggota biro politik Hamas, mengatakan kepada AFP bahwa rencana yang dilaporkan tersebut tidak dapat diterima.

Dia menyapa pemerintah AS dengan pepatah Palestina yang tajam, "Rendam dan minum airnya." Ia menambahkan dengan tegas, "Gaza tidak untuk dijual."

Naim menekankan, “Gaza bukan sekadar kota di peta atau geografi yang terlupakan, tetapi merupakan bagian integral dari tanah air Palestina yang lebih luas."

Dia menggarisbawahi, "Penolakan mutlak Hamas dan rakyat kami terhadap rencana ini."

Menurut The Washington Post, dokumen setebal 38 halaman tersebut menyerukan relokasi penduduk ke luar Gaza—atau membatasi mereka di zona-zona terlarang di dalam Jalur Gaza—sementara menempatkan wilayah tersebut di bawah pengawasan AS selama sepuluh tahun untuk mengembangkannya menjadi pusat wisata dan teknologi.

Seorang pejabat Hamas lainnya, yang berbicara dengan syarat anonim, juga menolak usulan tersebut.

"Hamas menolak semua rencana yang menggusur rakyat kami sembari memperkuat posisi penjajah di tanah kami. Ini adalah rencana yang sia-sia dan tidak adil," papar dia.

Ia menambahkan Hamas belum menerima komunikasi resmi mengenai hal ini, dan baru mengetahui gagasan tersebut melalui laporan media.

Menurut The Post, rencana tersebut terkait dengan visi mantan Presiden AS Donald Trump untuk mengubah Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah."

Selama fase rekonstruksi yang diusulkan, Jalur Gaza akan dikelola satu dana bernama Gaza Reconstruction, Economic Recovery, and Transformation Trust (GREAT Trust).

Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar ketika dihubungi AFP.

Baca juga: Dari Genosida hingga Gentrifikasi: Rencana Trump Hapus Populasi Gaza Terungkap