JAKARTA - Menteri Dalam Negeri atau Mendagri, Tito Karnavian mengungkap bahwa ada 214 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras di atas harga acuan pemerintah (HAP). Angka ini jauh lebih besar dibanding jumlah daerah yang mengalami penurunan harga.

"Masih ada 214 kabupaten/kota yang harga berasnya berada di atas harga acuan pemerintah. Minggu ini kami akan fokus ke daerah-daerah tersebut dengan langkah bersama yang melibatkan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kementerian Pertanian,” kata Mendagri Tito dalam Rakor Pengendalian Inflasi di Kemendagri yang digelar pada Selasa (2/9/2025).

Namun begitu, Mendagri Tito mengatakan bahwa perlahan tapi pasti, jumlah daerah yang harga berasnya turun terus meningkat. Ia menyebut dari semula ada 51 kabupaten/kota yang telah mengalami penurunan harga beras, kini sudah berkembang menjadi 58 kabupaten/kota.

Baca Juga: Klaim Harga Beras Turun, Mentan Amtan: Kini Meluas ke 15 Provinsi

“Jumlah daerah yang harga berasnya turun meningkat dari 51 menjadi 58 kabupaten/kota. Ini artinya Gerakan Pangan Murah yang kita lakukan bersama berjalan efektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Mendagri Tito.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis menyatakan, bahwa meningkatnya jumlah kabupaten/kota yangan mengalami penurunan harga beras merupakan sinyal positif dari program intervensi stabilisasi pangan yang terus digalakkan pemerintah seperti penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dan penyaluran bantuan pangan (Banpang) beras.

“Hingga 1 September 2025, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 303,18 ribu ton atau 20,21 persen. Sementara itu, penyaluran bantuan pangan beras periode Juni–Juli 2025 tercatat sebesar 360,47 ribu ton atau setara 98,61 persen," kata Nita.

Baca Juga: Mentan Amran Minta Masyarakat Indonesia Bersyukur, Sebut RI Lebih Baik dari Jepang

"Kami juga memperluas jangkauan GPM yang hingga kini sudah digelar 7.540 kali di 461 kabupaten/kota dan 36 provinsi. Langkah ini terbukti membantu masyarakat mengakses pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” tandasnya.