JAKARTA - Putra Presiden ke-3 RI B.J Habibie, Ilham Akbar Habibie selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/9/2025). Ilham dimintai keterangan sebagai saksi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Ilham diperiksa sekitar 4 jam oleh penyidik KPK sejak pertama kali tiba pada pukul 12.48 WIB tadi. Dalam pemeriksaan itu, ia mengaku memberikan keterangan soal penjualan mobil Mercedes-Benz Pagoda 280 SL kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).

"Memang seperti tadi sudah ada yang menyampaikan ke saya terkait dengan pembelian mobil yang dimiliki oleh bapak (B.J Habibie), yang diwarisi oleh kami, ke Pak RK ya," ungkap Ilham di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Baca juga: Putra BJ Habibie Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi BJB

Dia mengungkapkan mobil itu dijual sekitar 2021 dengan sistem cicil. Meski demikian, penjualan mobil yang belakangan telah disita itu belum dilunasi oleh Ridwan Kamil.

"Mobil itu dibeli, dicicil tapi belum lunas. Jadi belum milik dia," ujar Ilham.

Ilham menjelaskan mobil itu dijual seharga Rp2,6 miliar, namun baru dibayarkan sebesar Rp1,3 miliar. Ilham sempat memanggil RK dan menginformasikan akan menarik mobil itu jika tak kunjung dilunasi dalam waktu dekat.

"Saya menyatakan kalau ini tidak dilunasi dalam waktu dekat, maka saya tarik kembali dan dia setuju. Tidak dilunasi juga, kita mau tarik," ungkap dia.

Upaya penarikan itu belum berhasil sebab mobil klasik itu tengah direparasi di bengkel. Dia mengatakan, bengkel tidak bersedia memberikan mobil itu kepada Ilham lantaran Ridwan Kamil masih mempunyai tanggungan di bengkel.

"Bengkelnya enggak mau kasih, karena dia juga belum dibayar," tutur dia.

Ilham mengaku tidak mengetahui keterkaitan antara penjualan mobil ini dengan perkara yang tengah diusut KPK. Namun demikian, ia mendukung upaya KPK dalam melakukan penegakan hukum.

"Nah, jadi setelah itu ya tidak lama kemudian, udah di, ada KPK, kita kan nggak tahu menahu mengenai KPK karena ini bukan urusan kita," tandas dia.