JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M Rizal Taufikurahman, menilai peralihan masyarakat kelas menengah dari asuransi swasta ke BPJS Kesehatan tidak hanya mencerminkan melemahnya daya beli. Fenomena tersebut dipengaruhi tingginya biaya premi asuransi swasta yang semakin sulit dijangkau, sementara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menawarkan cakupan luas dengan biaya relatif lebih murah.

"Tekanan biaya hidup membuat asuransi swasta semakin sulit dijangkau. Sementara JKN kini dipandang mampu memberikan perlindungan kesehatan dengan cakupan yang luas," ujar Rizal dihubungi SindoNews, Jumat (5/9).

Baca Juga: Kelas Menengah Pikul Beban Berat, Ramai-ramai Pindah ke BPJS Kesehatan

Menurut dia langkah pemerintah memperbaiki kualitas layanan BPJS Kesehatan turut mendorong pergeseran tersebut. Digitalisasi, perluasan jejaring, serta penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dinilai membuat kelas menengah melihat JKN bukan lagi sebagai pilihan darurat, melainkan instrumen utama pembiayaan kesehatan.

Rizal menilai fenomena ini mengindikasikan adanya perubahan struktural dalam sistem kesehatan nasional. Peningkatan utilisasi, kenaikan klaim, serta konsistensi kepesertaan aktif menunjukkan JKN semakin menjadi sandaran utama masyarakat Indonesia, termasuk kalangan menengah.

Namun, ia mengingatkan peningkatan ekspektasi dari kelas menengah harus diimbangi dengan penguatan sistem JKN. Indikator seperti jumlah peserta, rasio aktif, utilisasi per kapita, kualitas layanan di fasilitas rujukan, serta peran asuransi swasta dalam ekosistem kesehatan perlu dicermati lebih dalam.

"Konsekuensi logis dari migrasi ini adalah meningkatnya tuntutan mutu layanan, kecepatan akses, dan kenyamanan rawat inap. Jika tidak diimbangi dengan penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, pembaruan tarif INA-CBG, serta implementasi KRIS yang realistis, beban klaim bisa menekan fiskal JKN," tegasnya.

Baca Juga: Tren Masyarakat Bergeser, Banyak Kelas Menengah Kembali Pakai BPJS Kesehatan

Ia menambahkan sejumlah langkah strategis perlu segera diambil, mulai dari peningkatan kolektibilitas iuran, manajemen klaim berbasis Health Technology Assessment (HTA), hingga persiapan skema penyesuaian iuran tahun 2026 yang dikomunikasikan secara transparan kepada publik.

"Arus balik kelas menengah ke JKN harus dilihat sebagai momentum memperbaiki standar layanan sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan. Jika dikelola dengan tata kelola yang ketat, partisipasi kelas menengah justru bisa menjadi motor perbaikan mutu dan memperkuat legitimasi JKN sebagai sistem kesehatan nasional yang inklusif dan kompetitif," pungkasnya.