JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa TNI tidak niat dan rencana serta tak pernah berinisiatif untuk memberlakukan darurat militer. Adapun isu darurat militer belakang ini ramai diperbincangkan pasca demo ricuh.

"Saya tegaskan kembali bahwa TNI tidak memiliki niat, rencana, maupun inisiatif untuk memberlakukan darurat militer," kata Freddy dikutip Minggu (7/9/2025).

Baca juga: Demo Ricuh Akhir Agustus, Mungkinkah Darurat Militer? Pengamat: Tak Mudah, Panjang Tahapannya

Dia menyampaikan bahwa isu darurat militer ini tidak memiliki dasar hukum maupun fakta. Semua tindakan TNI selalu berada dalam kerangka konstitusi dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"TNI telah menyatakan secara resmi bahwa seluruh tindakannya berada dalam koridor konstitusi dan perintah Presiden Republik Indonesia, selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara," ucapnya.

Maka dari itu ia meminta masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang dalam menghadapi situasi yang berkembang saat ini.

Baca juga: Publik Ramai Bicara Darurat Militer, Wakil Panglima: Jauh dari Apa yang Kita Lakukan

"Masyarakat diminta tetap tenang, kritis, dan tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak berdasar," tegasnya.

Tolak Aksi Anarkis

Sebelumnya, aksi unjuk rasa anarkis yang berujung pada penjarahan di sejumlah tempat mendapat sorotan dari sejumlah kalangan. Salah satunya Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi.

"Penjarahan adalah bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum, betapa pun rakyat marah dengan para pejabat negara," ujarnya, Minggu (31/8/2025).

Menurut Hendardi, harus dipisahkan aksi demonstrasi konstitusional mahasiswa, buruh, ojol dan elemen sipil lainnya yang damai.

"Aksi anarkis malam hari, dini hari, dan targetted adalah pola yang hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja," katanya.

Dalam situasi begini, kata Hendardi, jelas kontestasi kepentingan yang diduga menggerakkan aksi-aksi anarkis. Menurut Hendardi, ada ketegangan elite dan kontestasi kekuasaan, serta avonturir politik.

"Termasuk conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor-faktor penarik (push factor) yang menjadikan aksi damai tereskalasi menjadi anarkis," paparnya.

Hendardi mendesak aparat keamanan harus mengambil kendali situasi dan tindakan tegas serta terukur terhadap para pengunjuk rasa yang didahului dengan peringatan keras. Tindakan tegas tidak berarti penembakan, tetapi juga blokade teritori dan pencegahan yang serius dan sungguh-sungguh.

"Bukan pemadam yang datang belakangan dan hanya menonton. Aksi anarkis yang bergulir dibiarkan, akan mengundang aksi lanjutan yang menyasar pada kelompok-kelompok lain dan rentan," ucapnya.

Hendardi menambahkan, kecepatan tindakan dan pemulihan harus dilakukan untuk menjaga, harkat manusia, jiwa manusia, perekonomian dan tidak mengundang lahirnya kebijakan represif baru, seperti darurat sipil, darurat militer dan pembenaran-pembenaran tindakan militer lanjutan.

"Momentum ini tidak boleh menjadi dasar pemberangusan kebebasan sipil dan kemunduran demokrasi semakin terpuruk," tegasnya.