JAKARTA - Ratusan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mendesak Pemerintah RI agar mengambil langkah nyata dalam mendukung kemerdekaan Palestina . Mereka juga mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan reformasi Dewan Keamanan yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan global.

Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh Rektor Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah di Masjid Ukhuwah Islamiyah, Kampus UI Depok, Jumat (19/9/2025). Hingga kini, sebanyak 880 guru besar dari berbagai kampus di Indonesia telah menandatangani dukungan, baik secara daring maupun luring.

Baca juga: Senat AS Luncurkan Inisiatif Bersejarah untuk Akui Negara Palestina

“Kami berharap dukungan ini dapat mendorong Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kalibrasi kebijakan luar negeri, agar Indonesia tetap konsisten mengawal perjuangan Palestina hingga merdeka,” ujar Prof. Heri.

Dalam pernyataannya, para guru besar meminta Pemerintah Indonesia terus mengawal implementasi keputusan Sidang Umum PBB ke-80 hingga terwujudnya negara Palestina yang berdaulat. Mereka menekankan pentingnya komitmen jangka panjang, termasuk penyelesaian aspek legal-formal seperti batas negara, mandat pemerintahan, hingga definisi bangsa Palestina.

Baca juga: Komunikasi Lumpuh di Kota Gaza, 800.000 Warga Palestina Terisolir seiring Gempuran Israel

Selain itu, para akademisi juga mendesak pemerintah memperjuangkan jaminan keamanan rakyat Palestina dengan mendorong pengiriman pasukan perdamaian PBB ke wilayah konflik. “Konflik Palestina-Israel pada hakikatnya adalah akibat dari penjajahan, okupasi, pengusiran paksa, dan perampasan wilayah bangsa Palestina oleh zionisme,” tegas Prof. Heri.

Guru besar juga menolak opsi relokasi penduduk Gaza dengan alasan apa pun, termasuk rekonstruksi pascaperang. Menurut mereka, pemerintah harus memastikan warga Palestina dapat kembali ke rumah mereka, sekaligus memberikan dukungan pendidikan, kesehatan, hingga perdagangan jangka panjang.

Mereka juga menyerukan reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih inklusif dan berkeadilan, termasuk penghapusan hak veto yang hanya dimiliki lima negara saat ini. “Reformasi DK PBB sangat penting untuk mendukung efektivitas pasukan perdamaian serta memastikan PBB tetap relevan dengan zaman,” jelas Prof. Heri.

Tak hanya itu, para guru besar mengingatkan masyarakat agar mewaspadai disinformasi terkait isu Palestina yang dilancarkan gerakan zionisme, termasuk narasi soal hubungan diplomatik Indonesia-Israel maupun penampungan pengungsi tanpa kepastian kepulangan.

Baca juga: Senator Yahudi AS Bernie Sanders: Perang Israel di Gaza Adalah Genosida

“Kami mendukung Presiden Prabowo Subianto menyuarakan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan reformasi DK PBB dalam Sidang Umum PBB ke-80 pada 23 September 2025,” pungkasnya.

Sementara itu, Periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Siti Zuhro, menambahkan bahwa para guru besar yang menandatangani pernyataan sikap berasal dari lintas agama, bidang keilmuan, hingga generasi. “Ini menunjukkan kepedulian bangsa Indonesia yang sangat tinggi terhadap isu kemanusiaan di Gaza. Bahkan negara-negara Eropa dan Amerika juga menaruh perhatian serupa,” ujarnya.

Menurutnya, dukungan Indonesia bukan sekadar pernyataan, tetapi diwujudkan melalui kontribusi nyata berupa pangan dan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.