BASKING RIDGE - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) agar menghentikan pembelian minyak dari Rusia dan menerapkan tarif impor tinggi terhadap produk asal China. Menurutnya, langkah kolektif tersebut dapat mempercepat berakhirnya perang Rusia–Ukraina.

Trump menyampaikan seruan tersebut melalui unggahan di media sosial Truth Social, Sabtu (13/9) waktu setempat. Ia menegaskan kesiapannya menjatuhkan sanksi berat terhadap Rusia, tetapi mensyaratkan seluruh anggota NATO melakukan hal serupa.

"Saya siap menjatuhkan sanksi berat ketika semua negara NATO sepakat berhenti membeli minyak Rusia. Langkah itu akan sangat melemahkan posisi tawar Rusia," kata Trump.

Baca Juga: Bendera One Piece Jadi Simbol Perlawanan di Berbagai Negara

Sejumlah anggota NATO dan Uni Eropa (UE) memang masih tercatat sebagai pembeli minyak Rusia. Data Pusat Riset Energi dan Udara Bersih (CREA) per Juni 2025 menunjukkan Turki menjadi pembeli ketiga terbesar minyak mentah Rusia setelah China dan India. Sementara Hungaria dan Slovakia juga masih bergantung pada pasokan Moskow.

Trump dalam unggahannya juga mendorong penerapan tarif impor sebesar 50–100 persen terhadap produk asal China. Tarif itu, menurutnya, bisa dicabut setelah perang berakhir. "China memiliki cengkeraman kuat atas Rusia. Tarif tinggi akan menghancurkan kendali itu. Jika NATO melakukan hal yang saya katakan, perang akan segera berakhir dan ribuan nyawa terselamatkan," ujarnya.

Sebelumnya, pada Agustus 2025, Trump telah menaikkan tarif impor India sebesar 25–50 persen. Kebijakan itu diberlakukan karena New Delhi tetap membeli minyak Rusia dengan harga diskon. Namun, ia masih membuka ruang negosiasi dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Di sisi lain, AS dan China kini tengah menjalani masa jeda tarif sambil menegosiasikan kesepakatan dagang. Sebelumnya, Washington memberlakukan tarif hingga 145 persen pada produk China dan dibalas Beijing dengan tarif 125 persen terhadap barang asal AS. Penerapan tarif baru oleh NATO dikhawatirkan justru menekan perekonomian AS dan Eropa.

Dorongan Trump kepada NATO muncul di tengah lambannya langkah Washington menjatuhkan sanksi langsung terhadap Rusia. Kongres AS saat ini sedang membahas rancangan undang-undang (RUU) yang akan memperketat sanksi, termasuk sanksi sekunder terhadap China dan India karena tetap membeli minyak Rusia.

RUU itu digagas Senator Lindsey Graham dan Anggota DPR Brian Fitzpatrick dari Partai Republik. Mereka berupaya meloloskan aturan tersebut dengan mengaitkannya pada resolusi lanjutan (continuing resolution/CR) agar pemerintahan federal tetap berjalan.

"Kami akan mendorong rekan-rekan dari kedua kubu untuk mendukung RUU ini dan berdiri bebas melawan tirani. Waktu sangat mendesak," kata Graham dan Fitzpatrick dalam pernyataan bersama.

Keduanya juga menyambut baik pernyataan Trump yang berkomitmen menjatuhkan sanksi energi baru. Menurut Graham dan Fitzpatrick, kombinasi sanksi, tarif, serta penjualan senjata canggih AS ke Ukraina dapat memaksa Presiden Rusia Vladimir Putin duduk di meja perundingan.

Baca Juga: Kejayaan Dolar AS Terkikis, Yuan China Kian Mencuri Perhatian Global

Desakan agar sanksi diperketat semakin kuat setelah insiden pelanggaran Rusia di Polandia. Pada 10 September lalu, sejumlah drone Rusia melintasi wilayah udara Polandia sebelum ditembak jatuh. Insiden itu dinilai sebagai pelanggaran kedaulatan sekutu NATO.

Inggris pun bertindak tegas dengan melarang 70 kapal yang diduga mengangkut minyak Rusia dan menjatuhkan sanksi pada 30 individu serta perusahaan terkait, termasuk yang berbasis di China dan Turki.

Meski demikian, klaim Trump bahwa dirinya bisa mengakhiri perang dengan cepat masih belum terbukti. Pertemuan langsungnya dengan Putin di Alaska pada Agustus lalu tidak menghasilkan kesepakatan. Putin tetap mengajukan syarat keras, termasuk menolak Ukraina masuk ke NATO.

Trump juga kerap dinilai menunjukkan sikap lunak terhadap Putin. Ia beberapa kali menyalahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan mantan Presiden AS Joe Biden atas konflik yang berkepanjangan, tanpa menyinggung Putin sebagai pihak yang menginvasi. (AP/Reuters)