Ridwan al-Makassary

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

PADA pekan terakhir September 2025, sidang tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 digelar di kota New York, Amerika Serikat. Namun, masa depan Palestina masih berkabut misteri. Hingga kini, probema Palestina tidak saja menjadi catatan kaki sejarah yang ditumpahi air mata dan darah, melainkan juga cermin kegagalan komunitas internasional untuk menegakkan “benang basah” keadilan.

Sudah lebih dari tujuh dekade sejak Nakba (prosekusi dan pengungsian massal Palestina pada 1948) terjadi, satu pertanyaan yang belum terjawab: apakah Palestina memiliki masa depan kebebasan menentukan diri sendiri (self-determination) atau ia akan terus terperangkap dalam labirin penjajahan dan kekerasan.

Terhadap latar belakang di atas, tulisan ini akan menelisik hal-hal berikut. Bagaimana masa depan Palestina? Bagaimana pandangan umum negara-negara pada Majelis Umum PBB tahun 2025? Apa pilihan-pilihan yang tersedia bagi Palestina?

Asumsi umum yang acap terdengar adalah Majelis Umum tahunan hanyalah sebagai panggung teater retorika. Namun, pada sidang Majelis terakhir berbeda. Beberapa tahun belakangan ini, sejatinya, dunia menyaksikan keterbelahan yang dalam atas penyelesaian Palestina.

Dengan ujaran lain, panggung sidang Majelis tesebut telah menjadi medan pertempuran penting dalam menentukan masa depan Palestina—kedaulatan, legitimasi, dan jalan menuju perdamaian. Salah satu perkembangan penting pada sidang Majelis tersebut adalah gelombang pengakuan baru atas negara Palestina oleh negara-negara yang telah lama menunda langkah itu.

Misalnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menggunakan pidato PBB-nya secara resmi guna mengumumkan pengakuan Palestina sambil menempatkan syarat pada pemerintahan, gencatan senjata, dan pembebasan sandera. Beberapa negara seperti Inggris, Kanada, Australia, Belgia, Luksemburg, Malta, Portugal, untuk menyebut beberapa, mendukung hak Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.

Pidato yang telah disampaikan oleh para pemimpin nasional dan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas menawarkan lebih dari sekadar sikap diplomatik. Dalam pidato onlinenya di PBB dan KTT dua negara, Presiden Abbas memanfaatkan momentum diplomatik ini. Dia menegaskan "langkah-langkah permanen untuk mengakhiri bencana kemanusiaan dan pendudukan," dan memanggil "Deklarasi New York", yang telah didukung sebelumnya.

Dia menuntut gencatan senjata permanen, pembebasan semua sandera dan tahanan, penarikan Israel dari Gaza, dan rekonstruksi melalui konferensi internasional. Yang terpenting, dia menegaskan kembali bahwa Hamas seharusnya tidak memainkan peran dalam pemerintahan masa depan dan harus menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina.

Menurutnya, lebih jauh, negara bersatu di bawah satu otoritas yang sah sangat penting untuk melestarikan jalan yang kredibel menuju kemerdekaan. Pidato Abbas mencerminkan tema berulang dalam diplomasi PBB: persatuan, reformasi, dan legitimasi internasional sebagai prasyarat untuk menjadi negara.

Tetapi kata-katanya juga mengemukakan ketegangan: untuk memuaskan konstituen internal Palestina dan pendukung internasional, ia harus menyeimbangkan tuntutan yang berani dengan jaminan pengekangan dan reformasi. Sementara itu, pidato banyak negara pendukung pada Majelis Umum tersebut mengungkapkan kehendak global tentang momentum diplomatik yang sangat condong ke pro-Palestina.

Misalnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan dukungan pada penyelesaian Palestina dengan solusi dua negara. Bahkan, jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina, Indonesia akan mengakui negara Israel, dan juga siap mengerahkan pasukan perdamaian. Singkatnya, pengakuan massal atas kenegaraan Palestina telah menandai pergeseran norma.

Pergeseran ini penting secara simbolis. Karena pengakuan sejumlah negara akan memperkuat klaim Palestina di forum internasional dan menggarisbawahi bagaimana sentimen populer telah bergerak tegas mendukung solusi dua negara. Namun, asa perdamaian yang disuarakan dunia sedang dihadang batu ujian kesangsian: pemerintah Israel, yang didukung oleh Amerika Serikat, terus menolak pengakuan negara Palestina dan memveto kemajuan serius yang terjadi di lapangan.

Pernyataan Israel di PBB dan di ibukota sekutu terus menolak negara Palestina secara langsung. Pemerintah Netanyahu dalam pidato di Majelis tersebut, ditandai walkout banyak negara, bersikeras bahwa setiap langkah semacam itu menghargai terorisme dan membahayakan keamanan Israel.

Meskipun tidak selalu menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB, postur diplomatik pemerintahan Netanyahu tetap menjadi salah satu penolakan tegas. Selain itu, Duta Besar Israel untuk PBB telah mengkritik inisiatif pro-Palestina sebagai merusak negosiasi. Dalam nada yang sama, Presiden AS Donald Trump menggunakan pidato PBB-nya untuk mengkritik gagasan mengakui Palestina, menyebutnya sebagai "memberi penghargaan kepada Hamas" dan mencap PBB sebagai tidak efektif. Dia berpendapat bahwa mengakui Palestina akan mengacaukan prospek perdamaian. Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya veto AS yang berkelanjutan di Dewan Keamanan PBB—tanpa persetujuan AS, keanggotaan penuh PBB untuk Palestina tetap diblokir.

Hemat penulis, masa depan Palestina akan ditentukan sejumlah faktor terkait. Pertama, ketahanan rakyatnya. Terlepas dari pembatasan, pengungsian, dan perampasan, generasi baru Palestina terus menegaskan identitas dan menuntut hak merekaguna hidup bebas di tanah mereka. Mereka menolak untuk dihapus oleh rekayasa demografis atau strategi pendudukan. Kedua adalah solidaritas masyarakat internasional.

Protes global dan gerakan sipil mengungkapkan bahwa Palestina tidak lagi dipandang semata-mata sebagai masalah geopolitik, tetapi sebagai masalah universal hak asasi manusia. Namun, tantangan internal tidak dapat diabaikan. Perpecahan politik antara faksi-faksi Palestina acap melemahkan suara kolektif mereka dalam diplomasi internasional. Tanpa rekonsiliasi, sulit untuk membayangkan Palestina menegosiasikan kebebasan mereka.

Berdasarkan lanskap dan isi pidato pada majelis umum PBB, terdapat tiga lintasan yang masuk akal untuk masa depan Palestina: Pertama, usulan solusi dua negara. Ini tetap menjadi model yang paling banyak didukung di forum internasional dan di antara banyak pidato di sidang Majelis.

Kedua, status quo yang diperpanjang. Dalam skenario ini, Palestina tetap menjadi satu negara yang menunggu: pengakuan parsial, otonomi terbatas, ketergantungan besar pada bantuan internasional, dan pendudukan yang sedang berlangsung. Banyak pemimpin di PBB tampaknya menerima ini sebagai default penggantian jika opsi pertama gagal. Momentum pengenalan bisa terhenti atau membalik di bawah tekanan. Israel mungkin melanjutkan perluasan permukiman dan kontrol militer, dan perpecahan di antara Palestina semakin dalam.

Ketiga, struktur alternatif (Konfederasi, Negara Tunggal, atau Federasi). Ketika kelangsungan hidup solusi dua negara konvensional terkikis, model baru mungkin terbit. Beberapa suara, terutama di antara masyarakat sipil Palestina, berpandangan untuk satu negara bi-nasional atau pendekatan konfederatif dengan hak yang dijamin.

Sedangkan yang lain menyarankan federasi dengan perlindungan lintas batas. Sementara model semacam itu sebagian besar berada di luar pidato arus utama PBB, mereka mungkin mendapatkan daya tarik jika Israel dan kepemimpinan Palestina yang bersatu tidak melihat jalan alternatif.

Sebagai pungkasan, harapan kemerdekaan untuk Palestina adalah harapan umat manusia yang mendambakan perdamaian. Karenanya, dunia (negara-negara) yang menolak self-determinasi Palestina berarti mentolerir satu bangsa yang hidup tanpa kebebasan, dan juga mereka mengkhianati prinsip keadilan.

Masa depan Palestina bukan hanya tentang perbatasan yang termaktub di peta, melainkan juga tentang martabat manusia. Jika masyarakat internasional benar-benar mencari perdamaian abadi, tidak ada alternatif selain memastikan bahwa rakyat Palestina suatu hari dapat hidup bebas di tanah air mereka.