JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan ancaman krisis pangan di tahun 2050 mendatang akibat krisis air sebagai dampak perubahan iklim. Kepala BMKG Dwikorita mengungkapkan data global maupun nasional telah menunjukkan tren peningkatan suhu yang signifikan sejak 1975.

“Tahun 2024 tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah, dengan kenaikan suhu global mencapai 1,55 derajat celcius di atas periode praindustri. Dampaknya, frekuensi dan intensitas banjir maupun kekeringan semakin ekstrem sehingga menimbulkan krisis air di banyak wilayah,” ujar Dwikorita dikutip, Minggu (28/9/2025).

Baca juga: Tambang, Kesejahteraan Semu, dan Krisis Pangan

Jika laju pemanasan global gagal ditekan, Indonesia berisiko menghadapi kerawanan pangan serius pada 25 tahun mendatang. Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi dunia akan mengalami ancaman krisis pangan pada tahun 2050 akibat krisis air sebagai dampak perubahan iklim.

“Kita tidak bisa hanya fokus pada mitigasi bencana, tapi juga memastikan infrastruktur ke depan mampu menjawab ancaman krisis pangan dan ketersediaan air. Perencanaan bendungan, irigasi, hingga tata kelola sumber daya air harus berbasis data iklim terbaru,” ungkapnya.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menuturkan Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dari alam. Bibit dan siklon tropis yang muncul bukan sekadar fenomena meteorologis biasa melainkan membawa dampak nyata di berbagai wilayah.

Data BMKG menunjukkan bahwa setiap tahun hujan harian maksimum terus mengalami peningkatan. Di kawasan seperti Puncak dan Bali, curah hujan ekstrem telah memicu banjir bandang, longsor, hingga kerusakan infrastruktur. “Ini bukan sekadar angka statistik melainkan alarm nyata bahwa kita harus segera bertindak,” kata Dwikorita.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan infrastruktur harus benar-benar memperhitungkan perubahan pola curah hujan, potensi longsor, dan risiko kekeringan.

“Informasi dari BMKG sangat relevan untuk perencanaan irigasi, bendungan, hingga pengendalian banjir. Jika ancaman kekeringan meningkat, maka kita harus memastikan pembangunan irigasi dan bendungan dilakukan tepat sasaran. Demikian juga terkait banjir, perlu peningkatan operasi dan pemeliharaan agar sedimentasi tidak mengganggu fungsi sungai dan jembatan,” ujar Diana.

Dia juga menyoroti pentingnya penguatan konstruksi infrastruktur terhadap bencana hidrometeorologi, termasuk banjir, longsor, serta risiko terhadap fondasi jembatan akibat luapan sungai. “Standar SNI, desain jembatan, serta sistem peringatan dini harus terus diperbarui agar lebih adaptif terhadap dinamika iklim,” ucapnya.