JAKARTA - Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto saling mengklaim terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) periode 2025-2030 tersebut dalam Muktamar X yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025) hingga Minggu (28/9/2025). Partai berlambang ka’bah itu pun dinilai perlu menggelar muktamar ulang untuk menyelesaikan dualisme tersebut.

“PPP perlu lakukan muktamar ulang, baik Mardiono maupun Agus Suparmanto sejauh ini belum miliki legitimasi terpilih. Terlebih jika berita acara terpilih antara keduanya juga tidak dilengkapi dokumen yang sesuai dengan AD/ART Organisasi,” kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada SindoNews, Selasa (30/9/2025).

Menurut dia, ada dua hal yang menyebabkan konflik semacam itu, minim ketokohan atau sebaliknya. Dedi berpendapat, PPP lebih kepada masalah minim ketokohan.

Baca juga: Saling Klaim Mardiono Vs Agus Suparmanto, Siapa Menang?

“Kandidat yang diusung atau mengemuka tidak ada yang menonjol, tokoh potensialnya semisal Romahurmuziy sendiri juga tidak miliki reputasi yang cukup kuat saat ini, itulah mengapa PPP alami perpecahan,” katanya.

Dedi melihat tokoh pembuat onar sebetulnya Mardiono. “Dengan kegagalan PPP lolos parlemen sudah menandai ketidakmampuan Mardiono, dan kericuhan muktamar juga menebalkan anggapan jika Mardiono pada dasarnya tidak miliki kapasitas kepemimpinan di PPP,” ujar dia.

Terlebih, lanjut Dedi, terjadi situasi prematur dalam muktamar yang lakukan klaim Mardiono terpilih aklamasi. Karena, menurut dia, muktamar seharusnya berlangsung tuntas. “Juga mustahil ada aklamasi ketika ada kandidat lain yang turut mendaftar,” pungkasnya.

Baca juga: Dualisme Kembali Terulang, PPP Makin Sulit ke Senayan

Hal senada dikatakan oleh Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio. “Kalau saya jadi Mardiono sih, kalau memang dia percaya diri karena dia kan incumbent, sementara lawannya kan naturalisasi, diulang aja muktamarnya, dipilih secara betul-betul, ada pemilihan lagi, dilihat aja bagaimana hasil akhirnya,” kata pria yang akrab disapa Hensat ini.

Dengan begitu, kata dia, tidak perlu repot-repot urusan sidang di pengadilan mengenai dualisme partai. “Siapa pemegang suara sahnya itu, apakah DPW, DPC diundang memberikan suara, kalau Mardiono PD begitu sih menurut saya,” kata Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) ini.

“Kita lihat aja ujungnya seperti apa. Kan kalau akhirnya tidak ada pemungutan suara, sama-sama klaim aklamasi kan seperti takut menghadapi pemungutan suara, makanya sama-sama mengklaim aklamasi,” pungkasnya.