JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membujuk ulang badan usaha SPBU swasta untuk membeli base fuel yang telah dikirim oleh PT Pertamina Patra Niaga. Langkah ini diambil untuk menutup kekurangan pasokan BBM yang terjadi di SPBU swasta.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM , Laode Sulaeman menjelaskan sore nanti pihaknya akan mengumpulkan para operator SPBU swasta di kantor Ditjen Migas. Pertemuan tersebut dilakukan untuk melakukan negosiasi terkait kesepakatan pembelian base fuel yang belum menemukan titik terang.

"Kesepakatan tersebut saya akan dapatkan secara lengkap pada saat rapat nanti sore pukul 15.30 di kantor Migas. Jadi mungkin kita tunggu saja nanti sore ya, info yang lebih pasti lagi mengenai kesepakatan yang ada," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/10/2025).

Baca Juga: Alasan 3 SPBU Asing Batal Beli BBM, Pertamina Buka Suara Soal Kandungan Etanol

Ia mengatakan, saat ini base fuel telah terlanjur dibeli oleh PT Pertamina. Bahkan sudah dilakukan pengiriman dan sudah sampai di Indonesia, namun kandungan etanol dalam base fuel yang ditemukan membuat badan usaha batal melakukan pembelian.

"Kargonya dua, 100 ribu barel. Kalau informasi dari PT Pertamina, tanggal 2 Oktober (sampai di Indonesia). Berarti sudah masuk kemarin," tambahnya.

Ia menegaskan, sebetulnya tidak ada masalah terkait kualitas BBM yang tercampur etanol. Sebab pencampuran etanol juga lumrah dilakukan oleh industri migas internasional. Bahkan, ia menyebut negara Brasil mencampur kadar etanol sampai 20% ke BBM.

Namun, dijelaskan Laode, yang menjadi poin penolakan adalah tidak adanya kesepakatan bahwa base fuel yang dibeli dicampur etanol. Badan usaha SPBU swasta tetap menginginkan base fuel yang belum terkontaminasi apapun.

Baca Juga: Tak Sesuai Spek, Seluruh SPBU Swasta Tolak Beli BBM dari Pertamina

"Etanol itu di internasional sudah banyak yang pakai, jadi tidak mengganggu performa. Bahkan bagus dengan menggunakan etanol. Itu negara-negara yang punya industri hulu etanol besar, seperti Brasil, mereka sudah pakai, bahkan di atas 20 persen," kata Laode.

"Mereka (badan usaha swasta), sebenarnya tidak ada masalah. Cuma di sini ibarat kalau jual pisang goreng, ada dua cara: direndam dulu, atau setelah digoreng tambahin butiran garam. Sama-sama pisang goreng, tapi mereka maunya pisang goreng saja tanpa campuran garam," tutupnya.