JAKARTA - Polemik kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan berakhir. Hal itu menyusul keluarnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum yang mengesahkan Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030.

Menyikapi hal itu, Beberapa DPC PPP Banten termasuk DPC PPP Pandeglang menegaskan dukungan penuh serta menyerukan seluruh kader untuk menghormati keputusan hukum pemerintah.

“Alhamdulillah, penuh rasa syukur dan bahagia kami selamat atas resminya Bapak Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2025–2030. Semoga kepemimpinan beliau menjadi awal baru bagi PPP untuk semakin kokoh, solid, dan mampu menjawab harapan umat serta bangsa,” ujar Ketua DPC PPP Pandeglang E. Supriadi, Sabtu (4/10/2025).

Baca juga: Puluhan Karangan Bunga Hiasi Kantor DPP PPP usai Mardiono Disahkan Jadi Ketum

Ia menambahkan, keluarnya keputusan hukum dari pemerintah menandai berakhirnya polemik dualisme yang sempat membayangi PPP. Karena itu, lanjut Supriadi, sudah tidak ada alasan bagi kader maupun simpatisan untuk memperpanjang konflik internal.

“Keputusan hukum dari pemerintah sudah keluar mengesahkan Pak Mardiono sebagai Ketua Umum PPP 2025–2030. Kami mengajak seluruh kader untuk taat dan patuh terhadap keputusan hukum tersebut. Mari kita bersatu, jangan mau dipecah belah lagi,” tegasnya.

Baca juga: PPP Minta Kader Bersatu, Siap Songsong Pemilu 2029

Lebih lanjut, Supriadi mengajak momentum pengesahan Mardiono dijadikan penguat semangat persatuan, kebersamaan, dan loyalitas seluruh kader PPP. Ia menekankan, fokus utama partai saat ini adalah menjaga marwah, memperkuat basis umat, dan menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai penguat semangat persatuan, kebersamaan, dan loyalitas seluruh kader PPP di seluruh Indonesia, untuk terus berjuang menjaga marwah partai, mengabdi kepada umat, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Bersatu, berkhidmat, dan berjuang demi Transformasi PPP Untuk Indonesia,” pungkas Supriadi.

Pada kesempatan ini para kader juga memberikan apresiasi terhadap pemerintah khususnya Kementerian Hukum yang telah mengeluarkan SK kepengurusan PPP. Ini dapat dijadikan momentum agar PPP lebih cepat melakukan konsolidasi agar lebih solid dalam menyongsong Pemilu 2029.