ACEH - Perang dingin antar-daerah di Pulau Sumatera kini memanas. Bukan dengan senjata, melainkan dengan pelat nomor kendaraan dan adu gaya kepemimpinan.

Di saat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution gencar mengadang truk berpelat "BL" asal Aceh, balasan telak nan elegan datang dari Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, yang aksinya justru merangkul truk dari luar daerah.

Sebuah video yang meledak di media sosial pada Senin (6/10/2025) menjadi panggung utama drama ini.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @aceh.viral, terlihat Wagub Aceh yang akrab disapa Dek Fadh, menghentikan truk besar di jalan.

Namun, alih-alih melakukan interogasi, yang terjadi selanjutnya justru membuat warganet terenyuh.

Truk tersebut diketahui berpelat nomor "BA", kode untuk wilayah Sumatera Barat. Bukannya marah, Dek Fadh justru membuka dialog yang hangat.

"Hooo BA pelatnya, Padang. Udah makan belum?" tanya Wagub Aceh dengan ramah.

"Belum," jawab sang sopir singkat.

Tanpa banyak bicara, Dek Fadh merogoh sakunya. "Belum, ini (sambil memberikan sejumlah uang) uang makan ya. Aman kan di Aceh? Ada di stop nggak?" tanyanya lagi, seolah memastikan keramahan tanah rencong.

"Nggak," jawab sopir itu.

"Nggak? Aman kan? Makan ya," tutup Dek Fadh sambil mempersilakan truk melanjutkan perjalanan.

Sindir Keras di Tengah Polemik Pajak Daerah

Aksi simpatik ini mustahil dilihat tanpa konteks. Warganet secara langsung mengaitkannya sebagai sindiran berkelas terhadap kebijakan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Seperti diketahui, Pemprov Sumut belakangan gencar menyosialisasikan aturan yang akan berlaku penuh pada 2026, dengan cara menghentikan truk berpelat "BL" (Aceh) yang beroperasi di wilayahnya.

Secara objektif, langkah Bobby Nasution memiliki dasar hukum dan finansial. Kebijakan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Pemprov Sumut berargumen bahwa banyak truk dari luar wilayah yang mencari nafkah di Sumut, namun Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mereka tidak masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut.

Namun, metode yang dianggap represif ini kontras 180 derajat dengan pendekatan humanis yang dipertontonkan Wagub Aceh.

Pengadilan Warganet: Etika di Atas Aturan Kaku

Di pengadilan opini publik media sosial, aksi Dek Fadh menang telak. Warganet membanjiri kolom komentar dengan pujian, menganggapnya sebagai contoh pemimpin yang mengedepankan etika dan rasa persaudaraan antar-daerah.

"Mantap Aceh, salam dari saya warga Minang," tulis akun @ilh*.

"Pembalasan yg santui.. mengajarkan etika bertetangga yg baik... luar biasa pak wagub aceh menyala," timpal @fer*** dengan antusias.

"Ini baru nama nya pemimpin yang baik, tidak mempermasalahkan Plat kendaraan, yg penting kendaraan tetap membayar pajak kendaraan, salut sama pak gubernur aceh,"kata@eri*.