JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno, menegaskan bahwa pendanaan (financing) merupakan isu krusial dan tak terpisahkan dalam upaya global mengatasi perubahan iklim (climate change). Khusus Indonesia, kebutuhan dana untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim diproyeksikan mencapai angka fantastis, yakni setara Rp3.500 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Havas dalam pidato utamanya di acara Annual Members Gathering 2025 yang diselenggarakan oleh UN Global Compact Network Indonesia (IGCN), di Jakarta. Acara bertema "Delivering Impact and Shaping the Future Together" tersebut digelar dalam momentum peringatan 80 tahun Kemerdekaan RI, 80 tahun berdirinya PBB, dan 25 tahun peluncuran UN Global Compact.

Menurut Havas, proyeksi kebutuhan dana mitigasi perubahan iklim tersebut mencapai USD28 miliar atau sekitar Rp3.500 triliun. Namun, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kebutuhan tersebut hanya sanggup sebesar 15 persen.

"Sisanya? Tentu kita berusaha mencari dari sumber-sumber dana lainnya, termasuk dana multilateral, pendanaan sektor swasta (private sector funding), pinjaman, donor, dan lainnya," ujar Havas di Jakarta, Rabu (8/10).

Baca Juga: BMKG Ingatkan Ancaman Krisis Pangan di Tahun 2050 Akibat Perubahan Iklim

Ia menekankan bahwa Indonesia harus memimpin melalui contoh dalam elemen pendanaan dan efisiensi, serta aktif secara kreatif melibatkan berbagai sektor untuk mencari kemungkinan-kemungkinan baru terkait pendanaan ramah lingkungan atau ecofinancing.

Senada, Koordinator Residen PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menekankan pentingnya solidaritas global dan kemitraan publik–swasta. Ia menyebut, waktu untuk perubahan bertahap sudah berlalu.

"Kini saatnya kita bertindak berani dan berinvestasi dengan bijak untuk menjadikan keberlanjutan sebagai keunggulan strategis bagi sektor swasta Indonesia dan masyarakatnya," tegasnya.

Baca Juga: Hashim Tegaskan Komitmen Pemerintahan Prabowo Atasi Perubahan Iklim

PBB, lanjut Gita, berkomitmen mendukung IGCN melalui mobilisasi pembiayaan inovatif, seperti obligasi SDG korporasi (corporate SDG bonds), obligasi biru (blue bonds), dan sukuk hijau (green sukuk), agar investasi berkelanjutan dapat memperkuat pembangunan nasional sekaligus kinerja bisnis perusahaan.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menegaskan keberlanjutan adalah kunci masa depan Indonesia Emas 2045.

"Pemerintah mendorong perwujudan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi sirkular (circular economy) menjadi mesinnya. Namun kompas dan mesin hanya bermakna jika dijalankan bersama: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus seiring," jelasnya.

Presiden IGCN, Y.W. Junardy, dalam sambutannya mengajak perusahaan-perusahaan untuk memperkuat komitmen terhadap Sepuluh Prinsip UN Global Compact, yang mencakup Hak Asasi Manusia, Ketenagakerjaan, Lingkungan, dan Anti-Korupsi serta menanamkan nilai kemanusiaan, lingkungan, dan integritas dalam setiap langkah bisnis.

"Melalui UN Global Compact Network Indonesia, kami mengajak perusahaan agar bisnis tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberi dampak nyata bagi manusia dan alam," pungkasnya.