JAKARTA - Forum Risk Communication and Community Engagement (RCCE) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera melakukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah data BPOM mencatat 9.089 kasus keracunan di 83 kabupaten/kota di 28 provinsi.

“Anak yang seharusnya menjadi lebih sehat justru jatuh sakit, bahkan berisiko kehilangan nyawa,” tegas Forum RCCE dalam pertemuan Diskusi Perbaikan Pelaksanaan MBG bersama Kementerian Kesehatan, BGN, BPOM, dan berbagai organisasi masyarakat sipil seperti CISDI, GKIA, JPPI, dan Pandemic Talks, hari ini di Jakarta.

Forum RCCE menyatakan sepakat dengan rekomendasi Pokja MBG–CISDI, GKIA, dan JPPI yang sebelumnya telah disampaikan ke Komisi IX DPR. Dalam pertemuan tersebut, Forum RCCE menekankan tujuh langkah mendesak yang perlu segera diambil pemerintah:

1. Melibatkan partisipasi warga secara bermakna—terutama anak, orang tua, guru, dan masyarakat sipil—dalam perencanaan hingga evaluasi MBG, serta mengadakan forum dialog rutin pemerintah–warga–media setiap bulan.

2. Memperbaiki komunikasi publik MBG dengan pendekatan berbasis risiko dan empati, menunjuk juru bicara resmi, dan membuat protokol komunikasi publik seperti saat pandemi COVID-19.

3. Membangun kanal pengaduan terbuka dan akuntabel yang mudah diakses dan melindungi pelapor.

4. Menyusun protokol kedaruratan insiden keracunan agar setiap kasus tertangani cepat dan terstandar.

5. Membuka data pelaksanaan MBG untuk publik, termasuk daftar penerima manfaat, dapur sekolah bersertifikat higienis, serta data kasus dan anggaran.

6. Menggunakan hasil riset berbasis bukti dari lembaga independen untuk perbaikan tata kelola dan kebijakan.

7. Melakukan edukasi higienitas dan gizi berbasis komunitas agar warga, guru, dan pengelola dapur mampu mendeteksi dini makanan tidak layak konsumsi.

“Transparansi, komunikasi empatik, dan partisipasi warga adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG,” ujar dr. Basra Amru, perwakilan Forum RCCE.