JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung langkah tegas pemecatan 26 pegawai pajak yang terbukti melakukan pelanggaran. Purbaya menegaskan kesalahan tersebut merupakan upaya pembersihan internal di tubuh DJP.

"Mungkin dia (Dirjen Pajak) menemukan orang-orang yang menerima uang, yang nggak bisa diampuni lagi, ya dipecat. Biar saja," ujar Menteri Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, dikutip Jumat (10/10).

Baca Juga: Purbaya Pecat 26 Pegawai Pajak: Bukan Saatnya Main-main

Menurut Purbaya, pemecatan ini adalah bagian dari kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk penyelewengan dan fraud di Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan demi menjaga integritas institusi serta memulihkan kepercayaan publik, yang merupakan pilar penting dalam keberhasilan reformasi pajak.

"Kita lakukan pembersihan di situ. Jadi pesannya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi," tegas Purbaya.

Ia menambahkan, pihaknya tidak akan berkompromi, bahkan untuk pelanggaran dalam jumlah yang sangat kecil. "Seratus rupiah saja ada fraud yang dilakukan oleh anggota kami, akan saya pecat."

Baca Juga: 3 Alasan Menkeu Purbaya Tak Perlu Wamen Urus Pajak dan Bea Cukai

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan 26 pegawai telah resmi diberhentikan sejak ia mulai menjabat pada akhir Mei 2025. Proses pemecatan dilakukan tanpa pandang bulu sebagai bentuk komitmen menjaga marwah DJP.

Tidak berhenti di situ, Bimo juga menyebutkan saat ini terdapat 13 pegawai lain yang tengah diproses pemberhentiannya karena dugaan pelanggaran serupa. Langkah bersih-bersih ini menjadi prioritas utama DJP untuk menjamin kepercayaan wajib pajak.

Bimo bahkan telah membuka diri terhadap pengaduan masyarakat dan mempersilakan wajib pajak atau whistle blower untuk melapor langsung. "Saya jamin keamanannya," katanya.