Wahyuni Refi Setya Bekti

Peneliti dan Praktisi Diplomasi Budaya Indonesia-Timor Leste

KERIUHAN perbincangan tentang sejarah kelam Timor Timur dan Indonesia sudah lama mereda, terutama sejak berbagai traktat perihal rekonsiliasi dan perdamaian ditandatangani kedua pihak. Lagi pula, warga Republik Demokratik Timor Leste telah menghirup udara kemerdekaan lebih dari dua dekade.

Namun, beberapa bulan sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden RI terpilih (periode 2024-2029), politisi terkemuka Timor Leste, Fidelis Magalhaes, menulis artikel bertajuk "What Prabowo's election in Indonesia means fo deeper reconsiliation with Timor Leste," yang tersiar di The Intrepreter (24/4/24).

Artikel ringkas, namun padat-lugas itu sejatinya mengandung semacam harapan-harapan futuristik, jika tak bisa disebut "permohonan" pada sikap politik Prabowo bagi masa depan perdamaian dan penguatan semangat rekonsiliasi Indonesia-Timor Leste. Mengingat Presiden ke-8 itu adalah sosok yang sangat familiar di kalangan rakyat Timor Leste, karena ia terlibat secara intens dalam berbagai operasi militer di era integrasi Timor Timur (1976-1999).

Fidelis Magalhaes mencatat, selepas kemerdekaan Timor Leste, setidaknya masih tersisa dua isu besar yang berkelit-kelindan dengan politik luar negeri Indonesia. Pertama, sengketa perbatasan darat, khususnya antara wilayah enclave, Distrik Oecusse, dengan sejumlah wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peneliti BRIN, Indriana Kartini (2023) dalam disertasi doktoralnya menyimpulkan bahwa berbagai perundingan untuk penyelesaian sengketa perbatasan darat sepanjang 268,8 kilometer dengan 907 titik koordinat, masih menyisakan 4% yang masih mengambang, alias belum terselesaikan.

Wilayah tersebut yakni kawasan Noel Besi–Citrana, Bidjael Sunan–Oben, dan Dilumil-Memo. Tidak tercapainya kesepakatan lantaran perbedaan tafsir atas batas darat berdasarkan dokumen usang warisan leluhur masing-masing pihak, telah menimbulkan berbagai bentuk ketegangan di sejumlah titik rawan itu.

Bahkan dalam perkembangan terkini, terjadi insiden penembakan atas WNI atas nama Paulus Taek Oki (69), warga desa Inbate, Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, pada Agustus 2025. Oki bersama rombongannya sesama petani sedang membakar lahan guna penanaman baru, tiba-tiba dari sisi distrik Oecusse, Timor Leste, mereka bagai disapu oleh beberapa tembakan dengan peluru kaliber 5,5 mm yang tentu berasal dari aparat perbatasan negara tetangga itu. Beruntung Oki, peluru hanya mengenai bahunya. Meski harus dilarikan ke rumah sakit, ia selamat.

Kedua, keberadaan jenazah tokoh-tokoh kemerdekaan Timor Leste, khususnya Nicolau Lobato (1946-1978), Perdana Menteri pertama Timor Leste setelah Fretilin memproklamirkan kemerdekaan pada Desember 1975 yang tewas tertembak dalam sebuah operasi penyergapan.

Fidelis Magalhaes mencatat, sejak kematian tokoh kunci Fretilin itu dimaklumatkan secara resmi pada akhir Desember 1978, hingga kini keberadaan jenazahnya masih dinyatakan hilang. Pemerintah Timor Leste telah melakukan berbagai upaya penyelidikan sejak 2002, guna menemukan jenazah pahlawan kemerdekaan mereka itu, tapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Pada 2014, lantaran mengalami kebuntuan dalam kerja sama formal antarpemerintah, Perdana Menteri Xanana Gusmao mendesak organisasi veteran Indonesia di bawah pimpinan Letjen TNI (Purn) Agum Gumelar untuk memulai pencarian jenazah Lobato. Gumelar menyetujui dan langsung memimpin tim pencari fakta. Namun, kunjungan tim pencari fakta ke Timor-Leste di akhir tahun yang sama, juga tidak membuahkan hasil.

Meskipun Gumelar telah meyakinkan Menteri Luar Negeri Aurelio Guterres, bahwa upaya lebih lanjut akan terus dilakukan dengan mengajukan permohonan resmi pada pemerintah Indonesia, tapi hingga tahun 2018, pemerintah Indonesia tidak menanggapi permohonan tersebut.

Masih dalam pengamatan Fidelis Magalhaes, menurut mantan Ketua Dewan Menteri (2020-2023) di era pemerintahan Taur Matan Ruak itu, meskipun sebagian besar masyarakat Timor Leste mendukung rekonsiliasi dengan Indonesia, isu-isu penting yang belum kunjung terselesaikan itu dapat menghambat proses penyembuhan trauma akibat prahara berdarah selama 23 tahun.

Ketidakpastian atas dua persoalan krusial di atas, diklaim dapat mendistorsi optimisme atas masa depan hubungan kedua negara. Isu-isu besar tersebut dipandang masih relevan, sebagaimana tercermin dalam tema-tema yang dieksplorasi oleh karya seniman Timor Leste, Maria Madeira, yang dipamerkan di Venice Biennale ke-60 pada 2024, di mana fokus utamanya adalah trauma, harapan, dan penyembuhan.

Dari sisi political will Prabowo Subianto, sebagai orang nomor satu di republik ini, tercatat baru satu kali pertemuan resmi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Timor Leste, yakni forum 30 menit dengan delegasi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Xanana Gusmao pada 21 Oktober 2024. Itupun tak lebih dari formalitas ucapan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto sebagai kepala negara.

Sementara yang ditunggu-tunggu oleh rakyat kedua pihak adalah sikap Prabowo secara personal, sebagai negarawan dengan pengalaman militer yang dimilikinya selama era Integrasi Timor Timur. Dalam artikelnya, Fidelis Magalhaes mengutip rekaman wawancara Prabowo Subianto di salah satu kanal Podcast pada Februari 2024, sebagaimana juga pada Buku 2 - Kepemimpinan Militer Catatan Pengalaman Letjen Purn Prabowo Subianto, khususnya ketika ia menyingkap sisi humanisnya sebagai anggota korps Baret Merah kepada seorang gerilyawan Falintil, sayap militer Fretilin yang tertangkap dalam keadaan terluka.

Dalam bahasa Tetun, Prabowo Subianto menanyakan apakah gerilyawan itu ingin hidup atau mati Hakarak mate, ka hakarak moris ? (Kamu mau hidup atau kamu mau mati ?) Lalu, gerilyawan tersebut menjawab; Mate bele, moris bele (Terserah Anda! Hidup boleh, mati pun rela). Prabowo menghormati lawan tangguh itu dan memerintahkan helikopter membawanya ke rumah sakit Dili untuk diobati.

Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, tapi mengenang kembali peristiwa itu tentulah sebuah penghormatan pada musuhnya di masa silam, dan rakyat Timor Leste mengharapkan jiwa besar semacam itu kembali muncul dalam sikap politik Prabowo Subianto setelah ia menjadi presiden.

Dia dapat menggunakan otoritasnya sebagai presiden, guna mendorong pengungkapan catatan-catatan penting di era integrasi Timor Timor yang disinyalir belum tuntas dan karena itu terus menerus mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia, lalu memulai kembali upaya-upaya mencari titik terang tentang keberadaan jenazah Nicolau Lobato.

Sikap dan rasa hormatnya pada gerilyawan Falintil di atas, barangkali dapat pula membimbingnya dalam pengungkapan kesimpangsiuran atas Lobato. Harapan semacam ini juga terkandung dalam ucapan selamat dari Ramos Horta, pemenang Nobel

Perdamaian sekaligus Presiden Republik Demokratik Timor Leste atas pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden. Ucapan selamat itu juga disertai undangan tulus agar Prabowo Subianto berkunjung ke Dili, daerah operasi militer pertama setelah ia dilantik sebagai perwira Angkatan Darat, yang telah membentuk etos patriotisme keprajuritannya.

Namun, hingga kini, kunjungan yang ditunggu-tunggu itu belum terwujud. Sementara eskalasi ketegangan di tapal batas Noel Besi–Citrana (Naktuka), Bikomi dan Ambenu dan sejumlah titik perbatasan darat berkategori un-surveyed segment lainnya terus meningkat. Harapan banyak pihak adalah, Prabowo turun langsung dan berbicara atas nama negarawan sejati, guna memastikan kesinambungan perdamaian Indonesia-Timor Leste.

Sebagaimana yang telah dimulai oleh Presiden BJ Habibie dengan kebijakan kontroversial perihal opsi Referendum bagi rakyat Timor Timur, dan kelapangan hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mendeklarasikan rasa penyesalan berbunyi; "Kami menyampaikan penyesalan yang amat dalam atas apa yang terjadi di masa lalu yang menimbulkan korban jiwa dan harta benda," setelah menerima laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) di Nusa Dua, Bali.

Menurut perhitungan beberapa pengamat, jika intensitas penyelesaian dua persoalan besar di atas, benar-benar diwujudkan dari inisiatif Prabowo Subianto sendiri, tidak tertutup kemungkinan ia bakal dipertimbangkan sebagai penerima Nobel Perdamaian, sebagaimana yang pernah diterima oleh Ramos Horta.

Bila keberlanjutan kesepakatan damai dan penguatan semangat rekonsialiasi Indonesia-Timor Leste tercapai sebagaimana harapan besar kedua pihak, Presiden Prabowo Subianto sejatinya tak perlu ragu memenuhi undangan Presiden Ramos Horta ke Dili, meskipun Bandara Udara utama Timor Leste, kini telah berubah nama menjadi Nicolau Lobato International Airport. Datanglah dengan kepala tegak, dengan jabat erat sesama tokoh perdamaian, Mr. President.