BOGOR - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) seharusnya mampu mengelola utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh secara mandiri, memanfaatkan dari keuntungan yang dihasilkan.

Purbaya mengatakan, utang kereta cepat Whoosh harus dikelola oleh Danantara agar terjadi pemisahan yang jelas antara tanggung jawab swasta dan pemerintah. Baca Juga: Utang Kereta Cepat Whoosh Bukan Beban APBN, Ini Penjelasan Kemenkeu

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat 80 triliun atau lebih," ujar Purbaya dalam sesi media gathering via Zoom, Jumat (10/10/2025).

"Harusnya mereka manage (mengelola utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung) dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau enggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government (pemerintah)," imbuhnya.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani telah mengonfirmasi bahwa Danantara sedang bernegosiasi intensif dengan pihak China terkait restrukturisasi utang KCIC. Negosiasi ini dilakukan untuk mencari solusi jangka panjang agar pembiayaan proyek menjadi lebih sehat dan berkelanjutan, bukan sekadar perbaikan skema pembayaran.

Baca Juga: Bos Danantara Punya 2 Strategi Penyelamatan KAI dari Jeratan Utang Kereta Cepat Whoosh

Dalam rapat-rapat internal, dikabarkan bahwa Danantara menyiapkan beberapa skema penyelesaian utang KCIC yang merupakan bagian dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) termasuk opsi penambahan ekuitas pada KCIC hingga kemungkinan mengalihkan utang ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).