JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) semestinya mampu mengelola kewajiban finansial proyek tersebut secara mandiri dengan memanfaatkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

Purbaya menjelaskan, pengelolaan utang oleh Danantara penting agar batas tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta tetap jelas. Ia menilai, kemandirian pengelolaan utang menjadi bagian dari prinsip tata kelola yang sehat dan profesional.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih," ujar Purbaya dalam sesi media gathering via Zoom, dikuip Minggu (12/10/2025).

Baca Juga: Purbaya Ogah Menanggung Utang Kereta Cepat Whoosh, Serahkan ke Danantara

"Harusnya mereka manage dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," imbuhnya.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap tegas pemerintah bahwa proyek infrastruktur strategis yang melibatkan badan usaha tidak seharusnya membebani keuangan negara. Purbaya mengingatkan, Danantara sebagai holding BUMN investasi memiliki kapasitas finansial besar dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan aset dan kewajiban yang berada di bawahnya.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang bernegosiasi intensif dengan mitra asal China terkait restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Upaya tersebut, kata Rosan, bertujuan mencari solusi jangka panjang agar pembiayaan proyek menjadi lebih sehat dan berkelanjutan, bukan sekadar penyesuaian skema pembayaran.

Dalam pembahasan internal, Danantara disebut menyiapkan sejumlah skema penyelesaian utang KCIC. Opsi yang dikaji antara lain penambahan ekuitas pada KCIC hingga wacana mengalihkan sebagian utang ke APBN. Namun, opsi terakhir itu dipandang tidak sejalan dengan prinsip business to business yang menjadi dasar proyek.

Baca Juga: Utang Kereta Cepat Whoosh Bukan Beban APBN, Ini Penjelasan Kemenkeu

Sementara, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto, menegaskan proyek kereta cepat Whoosh sama sekali tidak menimbulkan utang bagi pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons isu yang menyebutkan bahwa utang KCJB menjadi beban APBN.

"Kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan business to business, jadi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah," tegas Suminto.

Menurut Suminto, pendanaan proyek KCJB sepenuhnya ditanggung oleh konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana porsi Indonesia diwakili oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). "Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI gitu kan," jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh kewajiban baik porsi ekuitas maupun pinjaman sepenuhnya berasal dari badan usaha, bukan dari pemerintah. "Jadi perbedaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada porsi equity dan ada porsi pinjamannya itu, kesimpulannya adalah equity dan pinjaman dari badan usaha, jadi tidak ada pinjaman pemerintahnya," tutup Suminto.