GAZA - Seorang sumber Hamas yang dekat dengan komite negosiasi kelompok tersebut mengatakan kepada AFP pada hari Minggu bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan Gaza pascaperang. Itu menjadi tanya besar, bagaimana nasib masa depan Hamas setelah gencatan senjata?

Komentar sumber tersebut muncul beberapa hari setelah gencatan senjata Israel-Hamas berlaku, dan ketika kedua belah pihak membahas penerapan rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang, yang menyerukan pelucutan senjata Hamas dan agar kelompok tersebut tidak terlibat dalam mengelola Gaza pascaperang.

Tak Akan Lagi Berkuasa di Gaza setelah Gencatan Senjata, Bagaimana Masa Depan Hamas?

1. Tetap Jadi Bagian Struktur Palestina

"Bagi Hamas, tata kelola Jalur Gaza adalah isu tertutup. Hamas tidak akan berpartisipasi sama sekali dalam fase transisi, yang berarti telah melepaskan kendali atas Jalur Gaza, tetapi tetap menjadi bagian fundamental dari struktur Palestina," kata sumber tersebut kepada AFP, yang meminta anonimitas untuk membahas hal-hal sensitif, dilansir Al Arabiya.

Tidak seperti organisasi pejuang lain yang lebih berpengaruh di kawasan tersebut, kepemimpinan Hamas di masa lalu terpecah belah dalam isu-isu kunci, termasuk mengenai pemerintahan Gaza di masa depan.

Baca Juga: Perang Sesama Negara Muslim Memanas, Pakistan Klaim 200 Tentara Taliban Tewas

2. Ada Perbedaan Pendapat Mengenai Perlucutan Senjata

Namun, yang tampaknya tidak ada perpecahan di antara para anggota senior adalah mengenai masalah perlucutan senjata, yang telah lama digambarkan oleh kelompok tersebut sebagai garis merah.

"Hamas menyetujui gencatan senjata jangka panjang, dan senjatanya tidak akan digunakan sama sekali selama periode ini, kecuali jika terjadi serangan Israel terhadap Gaza," kata sumber tersebut.

Seorang pejabat Hamas lain yang meminta anonimitas untuk membahas topik-topik sensitif sebelumnya mengatakan kepada AFP bahwa perlucutan senjata Hamas "tidak mungkin dilakukan."

Klausul pertama dari rencana 20 poin Trump menyerukan agar Gaza menjadi "zona bebas teror yang terderadikalisasi dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangganya."

3. Hamas Tak Memiliki Peran di Pemerintahan Gaza Mendatang

Rencana tersebut juga menyatakan Hamas tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Jalur Gaza di masa mendatang, dan bahwa infrastruktur serta persenjataan militernya harus "dihancurkan dan tidak dibangun kembali."

Berdasarkan rencana Trump, sebuah komite Palestina sementara yang bersifat teknokratis dan apolitis akan ditugaskan untuk menjalankan layanan publik sehari-hari.

Sumber yang dekat dengan para negosiator mengatakan mereka telah meminta mediator Mesir untuk mengadakan pertemuan sebelum akhir minggu depan guna menyepakati komposisi komite ini, dan menambahkan bahwa "nama-namanya hampir siap."

"Hamas, bersama dengan faksi-faksi lainnya, telah mengajukan 40 nama. Sama sekali tidak ada hak veto atas nama-nama tersebut, dan tidak satu pun dari nama-nama tersebut berasal dari Hamas," tambahnya.