GAZA - Perwakilan Hamas tidak akan menghadiri upacara penandatanganan perjanjian damai yang dimediasi Amerika Serikat (AS) di Mesir pada hari Senin (13/10/2025), ungkap juru bicara Hamas, Husam Badran, kepada pers. Ia juga menyuarakan kekhawatirannya mengenai poin-poin tertentu dalam rencana yang dipromosikan Presiden AS Donald Trump.

Awal pekan ini, baik Israel maupun Hamas mengumumkan berakhirnya konflik yang telah berlangsung sejak 7 Oktober 2023.

Kampanye militer Israel telah merenggut nyawa lebih dari 67.000 warga Palestina di Gaza, menurut pejabat setempat. Daerah kantong tersebut telah hancur dan terjerumus ke dalam krisis kemanusiaan yang mendalam, mendorong PBB menuduh Israel melakukan genosida.

Pada hari Minggu, Al-Arabiya mengutip pernyataan Badran bahwa "Hamas tidak akan terlibat dalam proses penandatanganan. Hanya mediator dan pejabat Amerika dan Israel yang akan hadir."

Sementara itu, Shosh Bedrosian, juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dikutip AFP pada hari Minggu menyatakan "tidak ada pejabat Israel yang akan menghadiri" KTT tersebut.

Kantor berita Prancis tersebut juga mengutip Badran dari Hamas yang menekankan, "Pembicaraan tentang pengusiran warga Palestina, baik anggota Hamas maupun bukan, dari tanah mereka adalah absurd dan omong kosong."

Perwakilan Hamas tersebut menggambarkan implementasi fase kedua dari rencana perdamaian tersebut sarat dengan "banyak kerumitan dan kesulitan."

Gencatan senjata sebelumnya diakhiri secara sepihak oleh Israel pada bulan Maret, dengan Perdana Menteri Netanyahu baru-baru ini mengisyaratkan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dapat melanjutkan serangannya di Gaza, jika Hamas menolak melucuti senjata.

Beberapa anggota koalisi pemerintah Israel telah menyuarakan penolakan terhadap konsesi apa pun kepada Hamas.

Kesepakatan yang diumumkan oleh Presiden Trump pada akhir September tersebut mencakup pembebasan seluruh 48 sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, yang masih ditahan Hamas di Gaza.

Israel pada gilirannya diwajibkan membebaskan 250 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup dan 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak 2023.

Lebih lanjut, berdasarkan rencana tersebut, IDF akan menarik pasukannya dari beberapa bagian Gaza, yang kemudian diikuti dengan penarikan penuh. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan unit-unitnya telah mulai mundur dari posisi mereka.

Kerangka kerja gencatan senjata 20 poin yang lebih luas menyerukan pembentukan pemerintahan internasional transisi di Gaza. Hamas diminta melucuti senjata dan dikeluarkan dari pemerintahan di wilayah tersebut.

Baca juga: Menuju Israel, Trump Tegaskan Perang Gaza Berakhir