JAKARTA - Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) DKI Jakarta menggelar diskusi publik bertajuk “Ancaman Air Tanah, Rob, dan Masa Depan Jakarta: Tanggung Jawab Siapa? #Membaca Akar Masalah, Menentukan Arah Solusi” di Aula PWNU DKI Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Kegiatan ini menghadirkan para ahli kebencanaan, lingkungan, akademisi, dan perwakilan lembaga pemerintah untuk membahas secara mendalam krisis banjir rob dan penurunan muka tanah di Jakarta.

Baca juga: 1.569 Warga Muaragembong Bekasi Terendam Banjir Rob

Ketua LPBI NU DKI Jakarta Laode Kamaluddin mengatakan, Jakarta menghadapi tantangan lingkungan yang semakin serius, terutama di wilayah pesisir. “Banjir rob kini bukan lagi fenomena musiman, tetapi terjadi semakin rutin dan meluas. Kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat pesisir adalah dampak nyata yang kita saksikan hari ini,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

Penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah, beban bangunan, dan minimnya sistem air bersih menjadi faktor yang mempercepat kerentanan kota. “Beberapa wilayah di Jakarta mengalami penurunan tanah lebih dari 10 cm per tahun. Jika tidak ditangani serius, sebagian area berpotensi tenggelam permanen,” katanya.

Peneliti BRIN Joko Widodo menjelaskan penurunan muka tanah tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di wilayah pesisir lain seperti Pantura, Demak, Tangerang, dan Bekasi. Beberapa titik di Jakarta Utara dan Jakarta Barat menjadi kawasan dengan tingkat penurunan tanah paling signifikan yang turut meningkatkan ancaman banjir rob setiap tahun.

Dia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dan upaya mitigasi terpadu. Synthetic Aperture Radar (SAR) digunakan BRIN untuk memantau dinamika pergerakan tanah secara akurat, sementara solusi ekologis dan regulatif perlu segera diterapkan.

“Penanaman mangrove di kawasan pesisir dan penerapan zona bebas air tanah adalah dua strategi mitigasi yang bisa segera diterapkan untuk memperlambat penurunan tanah,” ucapnya.

Farizan Radhiya Yahya, akademisi Universitas Indonesia memandang kualitas dan pencemaran air tanah di Jakarta, terutama wilayah pesisir mengalami pencemaran signifikan akibat aktivitas industri dan pemanfaatan air tanah yang berlebihan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya air.

“Berdasarkan indeks mutu air, pencemaran paling signifikan terjadi di Jakarta Barat dan wilayah pesisir. Kondisi ini memperburuk degradasi lingkungan dan kesehatan masyarakat,” katanya.

Penanganan masalah air tanah memerlukan pendekatan berbasis data dan pemantauan rutin. Dia menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan pengelolaan air tanah yang berkelanjutan.

KH Bahauddin, perwakilan Baznas Bazis DKI Jakarta sekaligus Pengurus Tanfidz PWNU DKI Jakarta menyoroti dampak sosial dan kebutuhan edukasi terkait penurunan muka tanah dan banjir rob di Jakarta. Sebanyak 118 kelurahan di Jakarta Utara terdampak secara signifikan dan fenomena ini menimbulkan risiko bagi kehidupan masyarakat serta infrastruktur kota.

“Jakarta menghadapi ancaman penurunan muka tanah yang serius akibat ekstraksi air tanah berlebihan yang dapat mencapai 10 cm per tahun. Fenomena ini sudah berdampak pada 118 kelurahan di Jakarta Utara,” ujarnya.

“Baznas Bazis DKI Jakarta siap bekerja sama dengan LPBI untuk program sosialisasi dan edukasi agar masyarakat lebih memahami ancaman banjir rob dan langkah-langkah mitigasinya,” tambahnya.



LPBI NU DKI Jakarta menggelar diskusi publik bertajuk “Ancaman Air Tanah, Rob, dan Masa Depan Jakarta: Tanggung Jawab Siapa? #Membaca Akar Masalah, Menentukan Arah Solusi” di Aula PWNU DKI Jakarta, Rabu (15/10/2025). Foto: Ist

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan memaparkan sumber-sumber utama banjir di Jakarta dan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangannya. Banjir di Jakarta terjadi karena kombinasi banjir kiriman, banjir rob, dan banjir lokal, yang memerlukan pendekatan terpadu agar mitigasinya efektif.

“Penanganannya harus kolaboratif melalui konsep pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi lingkungan,” ujarnya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menambahkan upaya teknis yang dilakukan SDA untuk mengurangi dampak banjir rob, khususnya di Muara Angke yang mengalami penurunan tanah ekstrem. Dia menekankan pentingnya kombinasi infrastruktur pengendali dan teknologi pemantauan.

“Di Muara Angke, penurunan tanah cukup ekstrem karena kondisi tanah yang lunak. Kami membangun tanggul pengaman pantai, giant sea wall, dan melakukan pembersihan rutin di sekitar lokasi untuk mengurangi efek banjir rob,” ungkapnya.

Dia juga memperkenalkan inovasi digital untuk mendeteksi dan memantau banjir rob secara realtime. “SDA mengembangkan platform Sinarji yang dapat mendeteksi banjir rob secara cepat dan akurat sehingga langkah mitigasi bisa segera dilakukan,” katanya.