JAKARTA - Menjelang setahun Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober 2025, peran Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) dalam mengimplementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mulai mendapat catatan. Kementerian yang dipimpin Tito Karnavian itu dianggap memiliki peran sentral dalam mengemban tugas program kerakyatan dari pemerintah hingga ke level daerah.

Menurut Analis Politik dari Universitas Syiah Kuala Aryos Nivada, peran Kemendagri dalam menjaga inflasi dinilai sudah di trek yang tepat. Dia menilai laju inflasi yang terjaga di rentang 2,31%-2,65% merupakan kerja Kemendagri yang patut diapresiasi. Angka itu, menurut dia, masih dalam target sasaran inflasi.

"Namun, koordinasi di level daerah masih perlu diperkuat. Masih banyak daerah yang rentan karena lemahnya sistem deteksi dini terhadap fluktuasi harga pangan dan distribusi barang. Kemendagri perlu juga menjadi penggerak data lapangan melalui early warning system harga yang terhubung dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dan Bank Indonesia," kata Aryos Nivada, Kamis (16/10/2025)

Baca juga: Kemendagri Perkuat Kapasitas ASN Menulis Artikel Kebijakan Publik

Di samping itu, Kemendagri juga dianggap sukses mengawal sederat program kerakyatan, yaitu Makan Bergizi gratis (MBG), program 3 Juta Rumah, program Koperasi Desa Merah Putih, serta rehabilitasi sekolah dan Sekolah Unggul Garuda. Menurutnya, Tito Karnavian yang menginstruksikan inspektorat daerah turun langsung mengawasi program unggulan Presiden Prabowo, termasuk MBG, bisa menutup celah pelanggaran.

"Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keberhasilan menjangkau 14,2 juta siswa merupakan langkah besar. Inspektorat daerah mesti diberdayakan secara aktif untuk mengawasi implementasi MBG. Saya juga menyarankan agar dibentuk Forum UMKM Pangan Lokal supaya suplai bahan makanan tetap stabil dan terpantau," kata Aryos.

Selain itu, peran sentral Kemendagri di program 3 Juta Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terlihat dalam pembebasan penerbitan izin bangunan (PBG) dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Di program ini, Aryos menyarankan Kemendagri menginstruksikan pemda menyinkronkan tata ruang dengan kebijakan perumahan nasional. "Agar rumah rakyat terhubung dengan kawasan ekonomi produktif," kata Aryos.

Aryos juga menyoroti pentingnya peran Kemendagri dalam program rehabilitasi sekolah dan Sekolah Unggul Garuda. Ke depan, Kemendagri perlu menyentuh tata kelola keuangan daerah serta pendampingan teknis bagi daerah yang lemah dalam perencanaan.

“Saran saya kolaborasi dengan kampus dan asosiasi profesi akan meningkatkan kualitas hasil pembangunan sekolah," ucap Aryos.

Menurut Aryos, peran Kemendagri di 2026 akan semakin rumit di tengah tekanan fiskal daerah imbas efisiensi dana Transfer ke Daerah (TKD). Aryos memberi catatan agar kinerja di tahun kedua Kabinet Merah Putih lebih optimal.

Pertama, perkuat koordinasi vertikal dan horizontal antardaerah dan lintas kementerian. Kedua, bangun sistem pengawasan digital terpadu, agar kebijakan pusat bisa terpantau berkala.

"Ketiga, terapkan insentif fiskal berbasis kinerja daerah. Keempat, kembangkan program pelatihan ASN (aparatur sipil negara) daerah agar eksekusi kebijakan berjalan efektif," kata Aryos.

Menurut Aryos, Kemendagri juga harus fokus pada kemampuan menggerakkan daerah agar selaras dan cepat mengeksekusi arahan presiden.