JAKARTA - CEO BPI (Badan Pengelola Investasi) Danantara , Rosan Roeslani buka suara pasca Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Whoosh.Rosan mengatakan, saat ini pihaknya masih menggodok 3 opsi penyelesaian utang konstruksi proyek Whoosh .

Ia menerangkanketiga opsi tersebut nantinya baru akan ditawarkan kepada Kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Koordinator.

"Kalau masalah Whoosh saya juga sampaikan ke semua Menteri, kemarin juga ke Pak Purbaya. Bahwa kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif," ujar Rosan saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10).

Baca Juga: Utang Kereta Cepat Whoosh Bukan Beban APBN, Anak Buah Purbaya Singgung Tugas Danantara

Ia menambahkan, setelah hasil evaluasi selesai dan matang barulah kemudian dipresentasikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait untuk pengambilan keputusan penyelesaian utang Whoosh.

"Jadi evaluasi ini tentunya akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik. Itu yang akan kita lakukan," tambahnya.

Kesempatan berbeda, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria sempat menyebut beberapa opsi tengah dikaji untuk penyelesaian utang Whoosh. Seperti penambahan ekuitas (equity injection), atau opsi kedua alih status infrastruktur menjadi milik pemerintah.

Ada beberapa alternatif termasuk di dalamnya, infrastruktur kita pikirkan juga apakah ini kita jadikan BLU (Badan Layanan Umum) dan segala macam. Tetapi intinya kita ingin KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China, operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh)) berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita ingin kualitas kereta api Indonesia sebagai perusahaan yang melayani publik semakin baik," kata Dony (9/10).

Selain itu, terkait opsi penambahan ekuitas, Dony menjelaskan salah satu akar persoalan terletak pada porsi ekuitas KAI yang terlalu kecil dibandingkan dengan nilai pinjaman besar untuk membangun proyek kereta cepat tersebut.

"Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kita menambah equity kita. Karena ini loan-nya cukup besar, sementara ekuitas yang kita tempatkan waktu itu terlalu kecil," sambungnya.

Baca Juga: APBN Tak Akan Menanggung Utang Whoosh Rp116 Triliun, Istana Cari Skema Jalan Keluar

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembayaran utang Whoosh merupakan tanggung jawab Danantara. Hal ini berkaitan dengan perubahan status perusahaan yang bukan lagi buka di bawah Pemerintah, tapi BPI Danantara.

"Bukan nggak dibayar, tapi (lewat) Danantara, bukan APBN. Arahan saya maunya ke sana. Kalau dulu kan semuanya pemerintah. Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk Danantara. Dia cukup mampu untuk itu (membayar utang)," pungkasnya.