GAZA - Hamas mendesak mediator untuk melanjutkan peran mereka dalam mengawasi implementasi ketentuan-ketentuan yang tersisa dari perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Hamas mengapresiasi upaya Mesir, Qatar, dan Turki yang membantu menengahi gencatan senjata yang dicapai awal bulan ini.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka "menyampaikan apresiasi yang mendalam atas upaya tulus yang dilakukan oleh para mediator persaudaraan di Mesir, Qatar, dan Turki selama dua tahun terakhir untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang agresif terhadap rakyat Palestina kami."

Ditambahkan bahwa "penyelenggaraan pertemuan, penjembatani perbedaan, dan kegigihan para mediator dalam menyingkirkan hambatan" telah "akhirnya berhasil mengakhiri perang gila di Gaza."

Hamas mendesak para mediator untuk terus berupaya menindaklanjuti implementasi klausul-klausul yang tersisa dalam perjanjian, terutama yang terkait dengan pemberian bantuan kemanusiaan yang memadai, pembukaan perlintasan Rafah di kedua arah, dan dimulainya rekonstruksi mendesak rumah, rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur publik di enklave Palestina tersebut.

Baca Juga: Ingin Tekan Konsensi Minyak, AS Serang Kapal Selam Venezuela

Gerakan tersebut menekankan perlunya "segera" menyelesaikan pembentukan komite dukungan komunitas, yang terdiri dari kelompok independen yang telah disepakati secara nasional, agar komite tersebut dapat memulai pekerjaannya dalam mengelola Jalur Gaza dan menyelesaikan penarikan pasukan Israel dari wilayah yang disepakati.

Hamas juga menyerukan upaya berkelanjutan untuk "menuntut mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan membawa mereka ke pengadilan, serta terus melanjutkan boikot dan isolasi Israel dan para pemimpinnya di arena internasional."

Hamas membebaskan 20 sandera Israel yang masih hidup dan menyerahkan jenazah 10 tawanan lainnya dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina berdasarkan perjanjian gencatan senjata.

Kesepakatan tersebut dicapai antara Israel dan Hamas pekan lalu, berdasarkan rencana yang diajukan oleh Presiden AS Donald Trump. Tahap pertama mencakup pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina. Rencana tersebut juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 68.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan membuat wilayah tersebut sebagian besar tidak layak huni.