JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menegaskan, bahwa pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh harus dilakukan secara mandiri tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Huda, penggunaan dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut dapat menciptakan preseden buruk bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya. Ia khawatir langkah tersebut akan membuat BUMN kehilangan disiplin bisnis dan bergantung pada dana pemerintah.

"BUMN akan membuat proyek yang secara bisnis tidak akan untung karena sudah tahu ada APBN yang bisa diandalkan. Selain itu, beban APBN pun sudah sangat berat dengan belanja pemerintah yang jumbo seperti program MBG, Koperasi Merah Putih, hingga 3 juta rumah," kata Huda dalam keterangan tertulisnya dikutip Minggu (19/10/2025).

Lebih lanjut, Huda menilai keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Whoosh sudah tepat. Ia menekankan bahwa proyek strategis seperti KCJB harus dikelola secara profesional dan berorientasi pada kemandirian finansial.

“Mereka harus berupaya agar mendapatkan untung sehingga bisa membayar utang, walaupun butuh waktu lama untuk mencapai titik impas (break even point/BEP),” imbuhnya.

Huda menegaskan, dengan tidak melibatkan APBN dalam penyelesaian kewajiban proyek, pemerintah turut menjaga disiplin fiskal dan mendorong efisiensi pengelolaan proyek BUMN di masa mendatang.