JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Kabinet Merah Putih yang dinilai tambun atau gemuk pun masih jadi sorotan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat Universitas Nasional (P3M Unas) melakukan kajian yang terbatas atas perjalanan setahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Ketua Tim P3M Unas Robi Nurhadi, kajian ini menekankan pada 17 program prioritas Prabowo-Gibran: apa yang dijanjikan kepada rakyat, dan apa yang didapatkan oleh rakyat dari janjinya tersebut dalam kurun waktu setahun ini.

Lalu, agar bermanfaat bagi rakyat, maka kajian ini juga memberikan catatan tentang apa yang perlu mendapatkan perhatian serius dan segera, termasuk merekomendasikan apa yang harus diperbaiki atau dihentikan segera, termasuk mengganti personal tim apabila program tersebut harus terus dilanjukan.

"Secara metodologi, kajian ini mengedepankan pendekatan kualitatif dengan menelaah data-data yang berasal dari dokumen kebijakan, dokumentasi media, laporan lembaga terkait, pendapat tokoh dan masyarakat lainya yang dilakukan dalam kurun waktu setahun ini," ujar Robi dalam keterangannya, Minggu (19/10/2025).

Kajian atas satu per satu implementasi dari 17 Program Prioritas Prabowo-Gibran telah dituangkan dalam buku berjudul "Refleksi Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran". Secara umum ada enam catatan kritis dan rekomendasi yang diharapkan menjadi perhatian ke depan, antara lain agar mengakhiri era kabinet tambun.

Baca Juga: Akhir Kisah 5 Menteri di Kabinet Merah Putih

Menurut Robi, pembentukan kabinet super gemuk yang dilakukan Prabowo-Gibran dalam satu tahun terakhir tidak dapat dibenarkan baik secara kapasitas personal maupun kepantasan situasi ekonomi yang melatarinya, tapi dapat dipahami secara politik.

Namun, masa satu tahun sudah cukup untuk rakyat bersikap untuk memahami tersebut. Terlebih lagi, tidak sedikit dari anggota kabinetnya maupun timnya yang membuat ulah, tidak kompeten, dan menjadi beban politik bagi Prabowo sebagai presiden.

"Karena itu, direkomendasikan agar Presiden tidak segan-segan mengganti dan mengurangi jumlah anggota kabinetnya. Apalagi keanggotaannya di kabinet lebih karena representasi partai politik yang nir kompetensi. Yakinlah bahwa rakyat pasti mendukung langkah tersebut," kata Robi.

Baca Juga: Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Kabinet Merah Putih setelah Reshuffle 8 Oktober 2025

Di sisi lain, P3M Unas juga menyoroti penggantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa yang telah mendapat apresiasi publik harus dilanjutkan dengan penyempurnaan Tim Ekonomi dalam kabinetnya yang sejalan, bukan yang cenderung bertolak belakang. "Presiden jangan segan mengganti anggota kabinet dan pimpinan lembaga negara yang tidak kompeten dan tidak sejalan," ujar Robi.

Selain itu, P3M Unas juga merekomendasikan perbaikan segera dan menyeluruh yang tepat dan berani atas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menunjukan keberpihakan terhadap rakyat, khususnya generasi muda dan terhadap komitmen investasi masa depan. Karena itu, wajar atas inisiasi MBG telah mendapatkan apresiasi dari kalangan internasional seperti PBB, WHO, Forbes CEO Forum, dan tokoh dunia seperti Bill Gates.

"Namun, inisiasi baik tersebut harus dijalankan dengan sebaik mungkin dengan cara yang profesional dan tim yang profesional. Dalam setahun ini, pelaksanaannya MBG dilihat publik dengan banyak catatan seperti masalah keracunan, gizi yang tidak tercukupi, ketiadaan transparansi penggunaan anggaran, tim pelaksana yang tidak kompeten, cenderung terlihat bagi-bagi proyek terhadap lingkaran dekat, dan lain sebagainya," katanya.

Penyebaran MBG pada daerah yang kurang tepat seperti memperlihatkannya sebagai program kejar target angka dibanding kualitas. Intinya, pelaksanaan setahun ini, MBG belum terlaksana sebagai keinginan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana janji kampanyenya.

"Oleh karena itu, direkomendasikan agar Presiden jangan segan untuk melakukan perbaikan manajemen yang tepat dan menyeluruh, meski harus memperbaiki atau mengganti tim pelaksana MBG ke arah yang lebih kompeten," ujarnya.

Selain itu, muncul pula rekomendasi reformasi sektor keamanan tuntas dan damai. Adanya tragedi akhir Agustus 2025, telah memberi pesan akan harus adanya perbaikan di sektor keamanan. Hal ini tidak hanya soal perbaikan institusi keamanan dan personil serta kepemimpinannya, melainkan juga soal penataannya.

Adanya dua Tim Reformasi Kepolisian lebih cenderung dilihat publik dalam posisi yang kurang kondusif meski dua-duanya bermaksud baik. Belum lagi adanya desakan sebagian masyarakat atas penggantian Kapolri, yang terkesan belum bisa direspons oleh Presiden. Hal seperti ini tentu bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap masalah penegakan hukum dan yang lainnya.

Karena itu, menurut P3M Unas, direkomendasikan agar Presiden fokus dan segera menuntaskan reformasi sektor keamanan yang tidak hanya sebatas memperbaiki institusi kepolisian saja, melainkan juga institusi lainnya yang terkait dengan kinerja masalah keamanan, termasuk dalam melakukan penataan mengatur posisi dan kewenangan lembaga-lembaga terkait. "Presiden juga harus memastikan bahwa adanya Tim Reformasi Sektor Keamanan tersebut terbebas dari kepentingan partai politik dan kepentingan lain yang bertolak belakang dengan harapan rakyat," ujarnya.

P3M Unas juga menyoroti Presiden Prabowo yang telah memulai menghangatkan kembali level kehadiran Indonesia di pentas dunia setelah hampir absen dalam sepuluh tahun terakhir. Pidato Prabowo pada Sidang Umum PBB telah menjadi salah satu titik klimaks untuk menjelaskan hal itu. Hanya saja kehadiran secara politik harus dibarengi dengan peran politik yang signifikan. Diplomasi yang berbasis seremoni, harus sudah menarget capaian substansi.

Menurut P3M Unas, peran yang sebatas partisipan harus berganti menjadi inisiator. Pesan-pesan universal harus lebih dominan dibanding pesan-pesan bilateral, apalagi pesan-pesan personal. Indonesia harus lebih dedikatif pada pembelaannya terhadap isu kemanusiaan, perdamaian, dan kemajuan pembangunan regional.

Upaya menuntaskan perdamaian di Palestina, menghentikan perang di Ukraina, dan memajukan ASEAN termasuk penyelesaian konflik internal dan eksternalnya dengan China, harus lebih ditingkatkan. "Karena itu, direkomendasikan agar Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri dan para duta besar serta utusan-utusan masalah luar negeri yang lebih berpengalaman dan mampu menerjemahkan potensi deliberatifnya politik luar negeri Indonesia era Prabowo ke depannya."