JAKARTA - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menandai fase baru dalam sejarah pembangunan kedaulatan pangan dan pemerataan gizi masyarakat. Keberhasilan program unggulan tersebut tidak lepas dari peran institusi Polri.

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, R Haidar Alwi mengatakan, di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan fluktuasi harga pangan dunia, keberhasilan dua program unggulan swasembada pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti bahwa arah kebijakan negara mulai kembali pada semangat berdikari sebagaimana dicanangkan para pendiri bangsa.

"Namun yang menarik, salah satu aktor kunci di balik keberhasilan awal dua program tersebut bukan berasal dari kementerian teknis semata, melainkan lembaga keamanan yakni, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo," kata Haidar Alwi, Senin (20/10/2025).

Peran Polri dalam mewujudkan swasembada pangan menunjukkan transformasi paradigma keamanan nasional tidak lagi sebatas menjaga ketertiban masyarakat, tetapi juga menjamin ketahanan pangan sebagai bagian dari stabilitas sosial-ekonomi. Polri memandang dirinya bukan sekadar penegak hukum, melainkan penggerak produktivitas nasional.

Baca juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Poltracking Indonesia: 78,1% Masyarakat Puas

Berbagai inovasi yang diluncurkan Polri menunjukkan pendekatan ilmiah dan kolaboratif. Pemanfaatan bibit unggul hibrida P27 dan pupuk tekno MIGO Presisi Bhayangkara menjadi terobosan nyata dalam menggenjot hasil panen dari sebelumnya hanya 4 ton per hektare menjadi rata-rata 9 hingga 14 ton per hektare.

"Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi efisiensi dan kemandirian baru dalam sektor pertanian yang selama ini terjebak dalam ketergantungan terhadap impor," katanya.

Langkah Polri tidak berhenti pada peningkatan produktivitas lahan, tetapi juga pada pembangunan kapasitas manusia dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Rekrutmen bintara khusus pertanian adalah bentuk sinergi konkret antara profesionalisme kepolisian dan penguatan sumber daya pertanian nasional.

Baca juga: Setahun Pemerintahan Prabowo, Muncul Rekomendasi Akhiri Kabinet Tambun

"Mereka tidak hanya aparat penegak hukum, namun juga pendamping dan penggerak masyarakat desa untuk memanfaatkan potensi lahan dengan pendekatan ilmiah," ujar Haidar Alwi.

Polri juga menggandeng perguruan tinggi seperti Universitas Sriwijaya dan Universitas Lambung Mangkurat, menunjukkan bahwa kebijakan ini dibangun di atas fondasi penelitian dan inovasi. Dari pengolahan enceng gondok menjadi pupuk organik yang hemat hingga optimalisasi lahan gambut berasam tinggi di Kalimantan Selatan. "Semua inisiatif ini mengandung pesan bahwa Polri mampu memikirkan strategi lintas sektor," ungkapnya.

Selain itu, Polri juga memperkenalkan teknologi efisien dan berkelanjutan seperti pompa air tenaga surya berbasis panel surya dan watergen yang menghasilkan air bersih dari udara. Inovasi semacam ini menjadi bukti bahwa modernisasi sektor pertanian dapat berjalan seiring dengan prinsip ramah lingkungan.

Dukungan infrastruktur pun tidak bisa diabaikan. Pembangunan 18 gudang ketahanan pangan Polri di 12 provinsi dengan total kapasitas 18.000 ton menjadi salah satu tonggak penting dalam sistem logistik pangan nasional.

"Gudang-gudang ini bukan hanya fasilitas penyimpanan, tetapi juga simpul distribusi yang menjamin stabilitas pasokan dan harga bahan pangan di seluruh wilayah Indonesia," jelas Haidar Alwi.

Kontribusi Polri dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kalah signifikan. Melalui pembentukan 672 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Polri berhasil menjangkau sekitar 2,35 juta penerima manfaat dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 33 ribu orang. Capaian ini menunjukkan bagaimana institusi keamanan mampu berperan sebagai motor ekonomi rakyat.

Tidak hanya itu, faktanya tidak ada satu pun kasus keracunan MBG yang berasal dari SPPG Polri yang menampilkan tingkat disiplin, ketelitian, dan tanggung jawab dalam menjaga standar keamanan pangan. Dari total target 1.000 hingga 1.500 SPPG, 159 telah beroperasi penuh dan ratusan lainnya sedang dalam tahap pembangunan.

"Capaian ini tidak hanya mencerminkan kecepatan eksekusi, tetapi juga kemampuan Polri mengintegrasikan sistem logistik, produksi, dan distribusi pangan secara efisien," sambung Haidar Alwi.

Apresiasi internasional dari Rockefeller Foundation terhadap inovasi SPPG Polri menegaskan bahwa pendekatan Polri dalam program MBG telah melampaui batas sektoral dan menjadi model pengelolaan sosial-ekonomi berbasis keamanan pangan yang terintegrasi.

"Hal ini sekaligus menjadi simbol diplomasi Indonesia di bidang ketahanan pangan global, menunjukkan bahwa stabilitas nasional dapat tumbuh dari kepedulian terhadap perut rakyat," lanjutnya.

Satu tahun berjalan, Swasembada Pangan dan MBG tidak hanya menegaskan arah keberpihakan pemerintahan Prabowo-Gibran terhadap rakyat kecil, namun juga menampilkan dimensi baru dari fungsi Polri.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri tidak lagi sekadar "penjaga keamanan dan penegak hukum", melainkan pilar produktif yang menjamin ketersediaan pangan, membuka lapangan kerja, dan memperkuat fondasi kesejahteraan nasional.

"Dalam konteks ini, Polri telah membuktikan bahwa keamanan sejati bukan hanya ketiadaan konflik, namun hadirnya kepastian pangan, gizi, dan harapan hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.