JAKARTA - Gelombang kerusuhan di sejumlah wilayah Afrika menyoroti meningkatnya risiko keamanan, politik, dan hubungan sosial yang dihadapi beberapa perusahaan China yang beroperasi di benua tersebut. Keterlibatan China di luar negeri, yang sering berpusat pada pembiayaan infrastruktur dan perdagangan di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), telah memperluas akses pasar serta membangun jaringan jalan, rel, dan proyek energi.

Namun di sisi lain, serangkaian peristiwa seperti penjarahan, pembakaran, dan kejahatan terarah di beberapa negara telah mendorong evaluasi ulang terhadap aspek keamanan, kepatuhan, dan kemitraan lokal.

Mengutip dari Capital News, Kamis (23/10/2025), para analis mencatat bahwa “diplomasi ekonomi” dapat memperburuk ketegangan ketika masyarakat merasa manfaatnya tidak dibagi secara merata, atau ketika guncangan ekonomi dan sengketa politik sudah lebih dulu terjadi.

Baca Juga: AS dan Ukraina Tuding China Beri Citra Satelit untuk Bantu Serangan Rusia

Di Madagaskar, protes akibat pemadaman listrik dan buruknya layanan publik di ibu kota Antananarivo berubah menjadi kerusuhan dan perusakan properti, termasuk terhadap sejumlah tempat usaha milik warga China. Pemerintah memberlakukan jam malam dan melakukan perombakan kabinet di tengah berlanjutnya demonstrasi.

Sementara di Angola, reformasi subsidi dan kenaikan harga bahan bakar bertepatan dengan kerusuhan paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir; selain menimbulkan korban jiwa dan penangkapan massal, sejumlah toko, termasuk milik pengusaha China, turut dijarah.

Pengetatan Prosedur

Hal serupa terjadi di Mozambik. Sengketa pascapemilu juga memicu aksi protes, penangkapan besar-besaran, serta pembakaran dan penjarahan di kawasan perkotaan, yang berdampak pada berbagai sektor usaha.

Di luar kerusuhan jalanan, isu tata kelola dan lingkungan juga menjadi sorotan. Di Republik Demokratik Kongo, pejabat dan lembaga pemantau melaporkan adanya praktik penambangan ilegal atau tidak berizin yang melibatkan sejumlah operator asing, termasuk yang berafiliasi dengan China.

Tindakan penegakan hukum, mulai dari penangkapan hingga peninjauan ulang izin tambang, mencerminkan upaya lebih luas untuk menertibkan sektor tersebut. Meski data resmi dari otoritas lokal masih bervariasi dan diperdebatkan, arah kebijakan pemerintah menunjukkan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan transparansi pendapatan, dan perlindungan lingkungan yang lebih kuat.

Baca Juga: Tentara China Ikut Perang Sokong Rusia Melawan Ukraina, AS Cemas

Sejumlah pemerintah Afrika juga mengambil langkah untuk mencegah aktivitas ilegal di sekitar perusahaan asing. Ghana memperketat prosedur visa bagi warga China dalam upaya menekan praktik tambang emas ilegal berskala kecil (galamsey), dengan alasan pencemaran lingkungan dan dampak sosial.

Di Nigeria, pengadilan menjatuhkan vonis terhadap sejumlah warga asing dalam kasus kejahatan siber, sementara otoritas setempat menutup sementara beberapa perusahaan, termasuk milik Tiongkok, setelah bentrok dengan petugas saat inspeksi. Langkah-langkah ini dilakukan bersamaan dengan kerja sama rutin antara perwakilan diplomatik Tiongkok dan pemerintah tuan rumah terkait kepatuhan dan kelangsungan bisnis.

Insiden keamanan juga menyoroti risiko tinggi dalam beroperasi di wilayah berbahaya. Sebuah kapal penangkap ikan milik China sempat dibajak di lepas pantai Somalia sebelum kemudian seluruh awaknya dilaporkan selamat. Sebelumnya, sembilan pekerja China tewas dalam serangan terhadap tambang emas di Republik Afrika Tengah.

Kepercayaan Publik

Insiden-insiden ini mendorong pejabat China menyerukan akuntabilitas, sembari mengimbau perusahaan untuk memperkuat penilaian risiko, menghindari keterlibatan politik, terutama selama masa pemilu, dan meningkatkan standar keselamatan bagi karyawan.

Persepsi masyarakat setempat kerap dipengaruhi tingkat visibilitas dan sektor usaha. Ketika pedagang China terkonsentrasi di sektor ritel, atau proyek-proyek besar mereka tampak menonjol, fasilitas tersebut dapat menjadi sasaran ketika terjadi kerusuhan luas.

Karena itu, asosiasi bisnis dan mitra lokal kini semakin menekankan pentingnya rekrutmen tenaga kerja lokal, pengembangan pemasok, transparansi manfaat bagi komunitas, serta mekanisme penanganan keluhan—pendekatan yang dapat membantu mengurangi titik rawan konflik dan memperkuat ketahanan usaha.

Semua hal ini tidak menghapus kontribusi proyek-proyek China di Afrika terhadap penciptaan lapangan kerja, konektivitas, dan layanan publik. Namun, insiden terbaru menunjukkan bahwa kesuksesan komersial dan stabilitas jangka panjang bergantung tidak hanya pada modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kepercayaan lokal dan kepatuhan terhadap regulasi.

Bagi investor, hal ini berarti pentingnya keterlibatan berkelanjutan dengan masyarakat dan otoritas setempat; sementara bagi pemerintah tuan rumah, dibutuhkan aturan yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, dan komunikasi terbuka terkait reformasi yang memengaruhi mata pencaharian rakyat.