JAKARTA - Modernisasi transportasi kereta api Indonesia menunjukkan dua sisi berbeda pada 2025. Di satu sisi, proyek Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta Fase 2A mencatat kemajuan signifikan, sementara proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih dibayangi beban utang yang mencapai Rp116 triliun.

Pengamat perkeretaapian nasional, Yomil Ravianda menilai perbedaan dinamika bisnis antara Whoosh dan MRT Jakarta menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perencanaan finansial dan teknis.

"Kompleksitas pembiayaan infrastruktur perkeretaapian tidak hanya terletak pada besaran investasi, tetapi juga pada model bisnis yang realistis serta keberlanjutan operasional," ujarnya di Jakarta, tengah pekan kemarin.

Baca Juga: Pelunasan Utang Whoosh Punya Banyak Opsi, Dony Oskaria Ungkap Salah Satunya

Yomil menambahkan, pembangunan proyek urban seperti MRT Jakarta telah menunjukkan kedisiplinan dalam manajemen teknis dan perencanaan keselamatan. "Proyek seperti MRT Jakarta memperlihatkan pentingnya integrasi desain dan aspek keselamatan dalam setiap tahap pembangunan," katanya.

Ia juga menekankan, pembelajaran dari proyek Whoosh perlu dijadikan dasar untuk memperkuat struktur pembiayaan proyek strategis ke depan."Proyek infrastruktur berskala besar memerlukan perhitungan matang tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada proyeksi pendapatan dan kemampuan mengembalikan investasi,” ujar Yomil.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan utang proyek Whoosh tidak akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, kewajiban cicilan tahunan sekitar Rp2 triliun akan dibayarkan melalui lembaga pengelola investasi Danantara.

"Danantara memiliki kapasitas finansial karena menghimpun dividen BUMN sekitar Rp90 triliun per tahun, sehingga cukup untuk menutup pembayaran tahunan proyek Whoosh," jelasnya.

Sebelumnya, proyek Whoosh mengalami pembengkakan biaya dari rencana awal sebesar USD6,07 miliar menjadi USD7,2 miliar. Kenaikan biaya tersebut membuat utang proyek meningkat hingga setara Rp116 triliun.

Di sisi lain, proyek MRT Jakarta Fase 2A menunjukkan perkembangan positif dengan capaian 50% hingga pertengahan 2025. Fase tersebut menghubungkan Bundaran HI hingga Stasiun Kota sepanjang 5,8 kilometer.

Pemerintah menargetkan pengembangan sistem transportasi berbasis rel terus berlanjut dengan pemerataan ke berbagai wilayah, dengan target mencapai 10.000 kilometer pada 2030.

Saat ini jalur kereta aktif di Indonesia tercatat sepanjang 4.921 kilometer di Pulau Jawa, 168 kilometer di Sulawesi, dan 26 kilometer di Papua.

Pendapatan MRT

PT MRT (Perseroda) pada akhir 2024 mencatat beberapa kontribusi non-fare box (NBF) sepanjang tahun 2024. Adapun setengah pendapatan MRT sepanjang periode Januari-November bukan berasal dari penjualan tiket.

Pendapatan terbesar masih disumbang dari naming rights atau hak penamaan stasiun sebesar 50%. Di posisi kedua, pendapatan MRT disumbang oleh advertising sebesar 24%, mitra pembayaran 12%, retail 8%, telco dan digital 4%, event activation dan TOD masing-masing 1%.

PT Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta mencatatkan laba bersih tahun berjalan 2024 yakni Rp9,08 miliar atau turun 50,98% jika dibandingkan dengan periode sama 2023 sebesar Rp18,92 miliar.

Penurunan ini terjadi ketika pendapatan MRT Jakarta tahun 2024 tercatat Rp1,38 triliun yang meningkat 2,34% jika dibandingkan dengan periode sebelumnya Rp1,35 triliun. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya beban pajak penghasilan.

Baca Juga: Selamatkan Utang Whoosh Rp116 Triliun, Indonesia Bisa Belajar dari Shinkansen Jepang

Kinerja pendapatan ini terungkap dalam laporan keuangan, pendapatan sebesar Rp1,38 triliun di tahun 2024 berasal dari pendapatan tiket Rp288,65 miliar atau naik 15,06% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp250,87 miliar.

Sementara, pendapatan non tiket senilai Rp332,01 miliar di 2024 atau turun 7,37% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp358,42 miliar.Sedangkan pendapatan subsidi mencapai Rp765,20 miliar di 2024 atau naik 2,88% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp743,76 miliar.