JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mendorong integrasi Koperasi Desa Merah Putih dengan destinasi wisata bahari. Hal itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi bertajuk Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih di Kawasan Pesisir, di Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda kepentingan nasional untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah mendorong pemanfaatan kawasan khusus seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di daerah pesisir sebagai potensi penggerak ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8%. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang menjadi penopang utama ekonomi biru.

Baca juga: Dukung Ekonomi Kerakyatan, Mendagri Ajak Pemda Sukseskan Kopdeskel Merah Putih

Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Amran, menegaskan pentingnya forum koordinasi ini untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Koperasi Merah Putih yang terintegrasi dengan destinasi wisata bahari di kawasan strategis.

“Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tegasnya, Kamis (30/10/2025).

Amran berharap, melalui rapat ini dapat terhimpun data penyelenggaraan Koperasi Merah Putih di wilayah pesisir berbasis sektor pariwisata. Hasilnya diharapkan dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan model integrasi koperasi dengan pengembangan destinasi bahari di KSPN, sekaligus menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan pusat dan daerah dalam penguatan koperasi di kawasan pesisir.

Baca juga: Deretan Perwira TNI Duduki Jabatan Strategis di BIN usai Dimutasi pada September 2025

Kabag Manajemen Kinerja di Unit Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Eko Sari Budirahayu menjelaskan, pihaknya tengah fokus pada pendampingan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Tenaga pendamping ini berperan dalam pengelolaan dokumen, penyusunan laporan, pendampingan akses Simkopdes, hingga memastikan koperasi dapat mandiri dan beroperasi secara berkelanjutan.

Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan, Pengembangan, dan Pembinaan Kelembagaan Usaha Nelayan Direktorat Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan Eka Kurniadi menyampaikan dukungan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Utari Widyastuti menambahkan, Program Desa Wisata juga turut mendukung penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih melalui kolaborasi lintas kementerian guna memperkuat ekosistem pariwisata berbasis desa

Kasubdit Kawasan Khusus Ditjen Bina Adwil Hanafi menegaskan koperasi nelayan eksisting tidak diwajibkan bertransformasi menjadi Koperasi Desa Merah Putih, kecuali bagi koperasi yang masih pasif. “Transformasi bersifat sukarela bagi koperasi yang sudah maju,” jelasnya.

Hanafi menambahkan, sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memperkuat kelembagaan, operasional, serta optimalisasi potensi ekonomi kawasan pesisir.