NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi resolusi yang menyatakan otonomi sejati bagi Sahara Barat di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi solusi paling layak untuk konflik 50 tahun antara Rabat dan Front Polisario yang didukung Aljazair.

Sahara Barat, hamparan gurun pasir seluas Inggris, telah menjadi lokasi sengketa wilayah terlama di Afrika sejak Spanyol meninggalkan kekuasaan kolonial pada tahun 1975 dan Maroko mencaplok wilayah tersebut.

DK PBB, dalam teks yang disusun Amerika Serikat, pada hari Jumat menyerukan agar para pihak terlibat dalam negosiasi berdasarkan rencana otonomi yang pertama kali diajukan Maroko kepada PBB pada tahun 2007.

Maroko menganggap wilayah tersebut sebagai miliknya, sementara Front Polisario berupaya mendirikan negara merdeka yang disebut Republik Sahrawi.

“Kami mendesak semua pihak untuk memanfaatkan minggu-minggu mendatang untuk berunding dan terlibat dalam diskusi serius,” ujar Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, kepada Dewan setelah pemungutan suara pada hari Jumat.

Dia menjelaskan, “Kami yakin perdamaian regional mungkin tercapai tahun ini, dan kami akan melakukan segala upaya untuk memfasilitasi kemajuan.”

Rusia, China, dan Pakistan abstain, sementara Aljazair tidak memberikan suara. Sebelas anggota dewan lainnya memberikan suara mendukung resolusi tersebut, yang juga memperpanjang mandat pasukan penjaga perdamaian PBB di Sahara Barat selama satu tahun, yang dikenal sebagai Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO).

“Keputusan akhir tentang masa depan tidak dapat, dan tidak boleh, berada di tangan siapa pun selain rakyat yang berada di bawah dominasi kolonial,” ujar Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama, kepada dewan setelah pemungutan suara.

Dia menjelaskan, “Teks ini mengabaikan usulan Front Polisario … Mereka adalah pihak yang berkonflik, dan pendapat mereka harus didengar.”

Baca juga: Hizbullah Siap Membela Lebanon Jika Perang Pecah Lagi Lawan Israel