JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengutarakan, kemungkinan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN ikut membantu masalah keuangan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ( Whoosh ). Hal ini disampaikan AHY usai melakukan rapat koordinasi terbatas di kantornya dengan kementerian terkait dan dilaporkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

“Secara umum yang dibahas di rakor Kemenko, inline dan sejalan dengan arahan Presiden. Nanti pada saatnya akan dijelaskan, yang jelas diberikan kepastian bahwa negara akan hadir untuk mencari solusinya. Secara spesifik akan dijelaskan di kesempatan lain,” kata Menko AHY, Senin (3/11/2025).

Menurutnya, APBN akan ikut mengambil peran dalam proses penyelamatan finansial proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut. Baca Juga: Utang Kereta Cepat Whoosh Bikin Heboh, Luhut Singgung Soal Keberanian Ambil Keputusan

“Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian, tetapi untuk secara spesifikasinya akan disampaikan ke kesempatan yang lain, yang jelas tadi kita bicara infrastruktur di berbagai negara, tentunya negara akan hadir di situ,” ujar dia.

Saat ditanya apakah APBN akan masuk dalam skema restrukturisasi utang atau sekadar membantu operasional Whoosh, AHY memilih tidak menjawab tegas. Ia menyebut pemerintah tengah mendesain model pengelolaan baru yang memisahkan operasional bisnis dengan pengelolaan infrastruktur.

“Ada bagian nanti pengembangan konsep ini. Sementara ada sejumlah opsi bagaimana operasional dan kepentingan untuk fokus pada profit dipisahkan dari mengelola infrastruktur-nya, harapannya berjalan dengan baik. Akan ada sharing responsibility, ada burden sharing,” ungkapnya.

Terkait negosiasi restrukturisasi utang dengan pihak China, AHY memastikan proses masih berjalan dan tidak bisa dibuka ke publik demi menjaga ruang negosiasi. Baca Juga: Utang Kereta Cepat Whoosh Bukan Beban APBN, Anak Buah Purbaya Singgung Tugas Danantara

“Ada banyak aspek yang dinegosiasikan, kami tidak ingin umbar dulu. Mohon dimaklumi negosiasi harus ada ruangnya dan diberikan proses yang juga menghasilkan terbaik untuk kita. Prinsipnya negosiasi yang terbaik untuk Indonesia,” jelas dia.