JALUR GAZA - Pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, mengatakan pada Selasa malam (4/11/2025) bahwa gerakan tersebut telah menyetujui seorang menteri dari Otoritas Palestina mengelola Gaza demi kepentingan publik.

Dalam wawancara yang disiarkan televisi, Abu Marzouk mengatakan faksi-faksi Palestina telah mencapai konsensus bahwa pasukan keamanan yang beroperasi di Gaza haruslah orang Palestina, di bawah kepemimpinan komite yang bertanggung jawab mengelola wilayah tersebut.

Ia menjelaskan Dewan Keamanan PBB akan sulit menyetujui resolusi pengerahan pasukan internasional di Gaza sebagaimana diusulkan Amerika Serikat (AS).

Abu Marzouk menambahkan para mediator bersikeras pembentukan pasukan internasional semacam itu harus disetujui oleh Dewan Keamanan, sementara Amerika Serikat dan Israel tidak menginginkannya dibentuk berdasarkan resolusi PBB.

Ia menekankan Hamas tidak akan menerima kekuatan militer asing yang menggantikan tentara Israel di Gaza.

Pejabat Hamas tersebut menyatakan Israel belum meraih kemenangan dalam perangnya di Gaza, dan rakyat Palestina belum menyerah meskipun telah mengalami kehancuran selama dua tahun.

Ia juga mengatakan Hamas telah mencatat lebih dari 190 pelanggaran Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 11 Oktober.

Abu Marzouk mencatat para pihak belum mencapai tahap kedua perjanjian, yang diharapkan akan membahas masalah senjata di Gaza.

Sementara itu, seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada CNN bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang mempersiapkan rancangan resolusi bagi Dewan Keamanan PBB untuk mengerahkan pasukan multinasional di Gaza guna mendukung gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat.

Baca juga: Trump Ajukan Cara Damai Israel Lucuti Senjata Hamas di Gaza