JAKARTA - Reuters, media asal Inggris, menyoroti keputusan pemerintah Indonesia yang menganugerahkan gelar pahlawan nasional hari ini (10/11/2025) kepada almarhum Presiden Soeharto.

"Indonesia names Suharto a national hero despite protests over his legacy," bunyi judul laporan Reuters.

Media asing itu mengulas sosok Soeharto sebagai presiden kedua Indonesia yang dipaksa turun dari jabatannya pada tahun 1998 oleh demonstran gerakan reformasi. Gerakan itulah yang mengakhiri kekuasaan tiga dekade Soeharto yang dinodai oleh tuduhan pelanggaran hak asasi manusia massal, korupsi, dan nepotisme.

Baca Juga: Istana Ungkap Alasan Prabowo Beri Gelar Pahlawan Nasional ke Soeharto

Gelar pahlawan nasional tersebut dianugerahkan dalam sebuah upacara yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, mantan menantu Soeharto, meskipun mendapat protes dari para aktivis pro-demokrasi dan keluarga korban pemerintahan Orde Baru yang dianggap "bertangan besi" dan otoriter.

“Seorang tokoh terkemuka dari Provinsi Jawa Tengah, seorang pahlawan perjuangan kemerdekaan, Jenderal Soeharto telah menonjol sejak era kemerdekaan,” kata seorang penyiar saat Prabowo menyerahkan penghargaan tersebut kepada putri dan putra Suharto.

Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 dari penjajah Belanda dan Jepang.

Setiap tahun, gelar pahlawan nasional diberikan kepada warga negara Indonesia yang telah berkontribusi signifikan terhadap pembangunan negara kepulauan di Asia Tenggara ini. Soeharto, yang meninggal pada tahun 2008, adalah salah satu dari 10 orang yang menerima gelar tersebut hari ini.

Soeharto, seorang jenderal militer, secara resmi menjadi presiden pada tahun 1967 setelah dia dianggap merebut kendali Indonesia dari presiden pertama dan pemimpin kemerdekaan negara ini, Soekarno.

Soeharto memimpin Indonesia melewati tiga dekade pertumbuhan ekonomi dan stabilitas yang pesat, namun kemudian melihat banyak karyanya terbengkalai ketika negara ini terjerumus ke dalam kekacauan selama krisis keuangan Asia pada tahun 1997-1998.

Pagi ini, menjelang upacara, seorang jurnalis Reuters melaporkan potret Soeharto berada di antara pajangan foto berbingkai 10 orang yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional di Istana Negara, Jakarta.

Soeharto mengenakan seragam militernya dalam potret tersebut. Fotonya berada di barisan depan, di antara foto mantan presiden Abdurrahman Wahid dan aktivis buruh Marsinah, yang diculik dan dibunuh pada masa pemerintahan Soeharto.

"Perjuangan Diabaikan"

Para aktivis berkumpul pekan lalu di Jakarta untuk memprotes usulan pemberian gelar tersebut, yang mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang revisionisme sejarah di negara ini.

Di antara mereka adalah Tadius Priyo Utomo (47), seorang warga negara Indonesia yang telah tinggal di Timor Timur selama 19 tahun terakhir. Dia merupakan salah satu dari puluhan ribu mahasiswa yang berunjuk rasa di seluruh negeri menentang pemberian gelar Soeharto.

“Perjuangan kami di masa lalu diabaikan...kami adalah pengkhianat negara karena kami melawan Soeharto dan dia sekarang adalah pahlawan,” kata Utomo kepada Reuters dalam sebuah protes pekan lalu di Jakarta, yang dia hadiri secara khusus dari Dili, ibu kota Timor Timur.

Menurut laporan Reuters, di bawah Soeharto, Indonesia menginvasi Timor Timur pada tahun 1975 di akhir kekuasaan Portugis (Portugal) dan mencaplok wilayah tersebut di akhir tahun yang sama, mempertahankan kehadiran militer yang besar dan terkadang brutal. Timor Timur baru meraih kemerdekaan setelah Soeharto dipaksa mundur, dan Timor Timur kini dikenal sebagai Timor-Leste.

Soeharto, seorang mantan tentara, dituduh menggunakan militer untuk mendominasi urusan sipil dan membungkam perbedaan pendapat. Dia juga dituduh melakukan korupsi dan nepotisme besar-besaran yang menguntungkan keluarga dan kroninya, meskipun tidak ada dakwaan yang terbukti dan dia tidak pernah diadili karena kesehatannya yang memburuk.

Utomo mengatakan bahwa pemerintahan saat ini terdiri dari orang-orang yang disukai Soeharto.

Bagi yang lain, langkah ini juga merupakan tanda bahaya bagi masa depan di bawah Prabowo, yang merupakan komandan pasukan khusus di bawah Soeharto selain menikah dengan putrinya sebelum keduanya bercerai setelah Soeharto digulingkan. Menurut laporan Reuters, Prabowo juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur oleh pasukan di bawah komandonya, meskipun dia membantah tuduhan tersebut.

"Prabowo dapat melakukan semua yang dilakukan Presiden Soeharto karena dia dilindungi oleh kepahlawanannya," kata Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung yang juga merupakan ketua tim pencari fakta kerusuhan 1998.

Marzuki secara khusus menunjuk pada peran militer yang semakin luas yang telah terjadi sejak Prabowo menjabat tahun lalu.

Memutihkan Sejarah

Bahkan setelah kematiannya, partai Soeharto, Golkar, tetap menjadi kekuatan politik utama yang mendukung Prabowo dalam pemerintahannya saat ini, dan memegang jabatan-jabatan penting dalam kabinetnya.

Analis politik Kevin O’Rourke, penulis buku “Reformasi: The Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia", mengatakan bahwa penobatan Soeharto sebagai pahlawan nasional dapat mengaburkan sejarah dan menjadi upaya untuk memulihkan otoritarianisme, meskipun itu tidak mudah.

“Cukup sulit untuk mengembalikan demokrasi ke dalam kotak ketika orang-orang sudah terbiasa dengannya,” katanya. Dia menambahkan bahwa masalahnya adalah, bagi banyak orang Indonesia, era Soeharto adalah era yang jauh.

Separuh penduduk Indonesia tidak akan lahir atau cukup umur untuk mengingat era tersebut, menurut statistik resmi.

Namun banyak yang masih mengingat kesulitan-kesulitan tersebut. Sekelompok orang, yang dikenal sebagai "Aksi Kamisan", telah mengadakan aksi diam di luar istana presiden di Jakarta setiap Kamis selama hampir 20 tahun, berpakaian hitam-hitam dan menuntut keadilan atas ekses-ekses yang dialami di bawah Soeharto.

Banyak dari mereka mengatakan masih belum mengetahui keberadaan orang-orang terkasih yang hilang di bawah pemerintahannya.

Namun, para pejabat membela langkah pencalonan Soeharto untuk gelar pahlawan nasional, dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan penelitian dan semua kandidat, termasuk Suharto, telah memenuhi persyaratan.

Fadli juga mengatakan bahwa peran Soeharto dalam pembunuhan massal tahun 1965 yang pada akhirnya menandai berakhirnya pemerintahan Soekarno tidak pernah terbukti. Sejarawan mengatakan sekitar 500.000 orang terbunuh.

Menurut laporan Reuters, Indonesia tidak pernah menyelidiki pembunuhan massal tersebut.