JAKARTA - Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menempatkan Kejaksaan Agung ( Kejagung ) sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik, mencerminkan persepsi positif publik terhadap kinerja lembaga tersebut dalam menangani kasus-kasus besar. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ikhwan Fahrojih.

Ikhwan menilai hasil survei tersebut menggambarkan persepsi subjektif masyarakat yang terbentuk dari apa yang tampak di permukaan. “Kalau survei kan mengukur persepsi subjektif, berdasarkan apa yang tampak dari luar, dan secara penampakan Kejaksaan Agung memang telah menunjukkan kinerja profesional dalam penanganan kasus kasus mega korupsi,” katanya, Rabu (12/11/2025).

Dia berpendapat bahwa keberanian Kejagung dalam menangani kasus megakorupsi dengan nilai korupsi yang besar dan penetapan pejabat-pejabat tinggi sangat memengaruhi persepsi publik. “Keberanian Kejagung menetapkan tersangka terhadap para pelaku Tipikor yang memiliki jabatan dan pengaruh tinggi, sangat mempengaruhi persepsi publik,” ujar Ikhwan.

Baca juga: Wasekjen MUI Sebut Kinerja Kejagung dalam Megakorupsi Sangat Diperhatikan Publik

Kendati demikian, menurut Ikhwan, peningkatan kepercayaan publik terhadap Kejagung dan lembaga penegak hukum lainnya harus diikuti dengan reformasi sistemik agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penindakan semata.

“Agar penindakan terhadap kasus-kasus mega korupsi berdampak secara substansi dan mendongkrak kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Prabowo, tergantung dari upaya reformasi yang berhasil dilakukan pasca penindakan,” katanya.

Dirinya pun mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menjadi ajang bongkar-pasang aktor, sementara modusnya tetap berjalan. "Maka Presiden Prabowo harus memprioritaskan upaya reformasi terhadap sistem yang masih menimbulkan praktik-praktik korupsi," jelasnya.

"Seperti kasus pengadaan minyak mentah, jangan hanya bongkar pasang pemain, tapi modus korupsinya tetap sama, tapi sistemnya harus diubah sehingga menekan terjadinya korupsi," sambungnya.

Survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pekan lalu menunjukkan bahwa Kejagung menempati posisi teratas sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik. Dalam survei tersebut, tingkat kepercayaan total terhadap Kejagung mencapai 76 persen, terdiri dari 10 persen sangat percaya dan 66 persen cukup percaya.

Temuan ini dianggap mencerminkan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum dalam beberapa kasus besar yang ditangani Kejagung belakangan ini.