MANILA - Puluhan ribu orang berkumpul di ibu kota Filipina , Manila, menuntut pertanggungjawaban atas skandal korupsi yang terkait dengan proyek-proyek pengendalian banjir dan pejabat tinggi pemerintah, termasuk sekutu Presiden Ferdinand Marcos Jr. Itu menjadi sinyal mereka siap menggulingkan Presiden Marcos Jr.

Aksi unjuk rasa tiga hari tersebut, yang dimulai pada Minggu, merupakan wujud terbaru dari kemarahan atas temuan bahwa ribuan proyek pertahanan banjir di negara yang rawan topan tersebut terbuat dari material di bawah standar atau bahkan tidak ada sama sekali.

Polisi memperkirakan bahwa 27.000 anggota Iglesia Ni Cristo, atau Gereja Kristus, berkumpul di Taman Rizal Manila sebelum tengah hari, banyak yang mengenakan pakaian putih dan membawa plakat antikorupsi, untuk demonstrasi sore hari.

Bruder Edwin Zabala, juru bicara gereja, mengatakan bahwa demonstrasi tiga hari ini bertujuan untuk mengungkapkan "perasaan kami dan menyuarakan seruan Iglesia ni Cristo dari banyak warga negara kami yang mengutuk kejahatan besar yang melibatkan banyak pejabat pemerintah".

Kelompok-kelompok lain dijadwalkan untuk mengadakan protes antikorupsi terpisah pada Minggu malam di Monumen Kekuatan Rakyat di pinggiran kota Quezon.

Militer negara itu menegaskan kembali dukungan mereka terhadap pemerintah sebelum demonstrasi yang direncanakan di Manila, di mana Kepolisian Nasional Filipina mengatakan mereka akan mengerahkan 15.000 polisi sebagai pengamanan.

Melansir Al Jazeera, protes tersebut menyusul tuduhan bahwa sejumlah tokoh yang memiliki koneksi kuat, termasuk sepupu Marcos dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez, mengantongi dana besar untuk proyek-proyek anti-banjir yang berkualitas rendah atau bahkan tidak pernah selesai sama sekali.

Kemarahan publik kembali berkobar setelah badai baru-baru ini menghantam sebagian besar wilayah negara itu awal bulan ini dan menewaskan sedikitnya 259 orang, dan Marcos telah berjanji bahwa mereka yang terlibat dalam skandal tersebut akan dipenjara sebelum liburan Natal.

Departemen Keuangan memperkirakan bahwa negara tersebut kehilangan hingga hingga 118,5 miliar peso (USD2 miliar) akibat korupsi dalam proyek-proyek pengendalian banjir antara tahun 2023 dan 2025, beberapa di antaranya disebut sebagai "proyek infrastruktur hantu".

Sebuah komisi pencari fakta telah mengajukan tuntutan pidana korupsi terhadap 37 orang, termasuk senator, anggota Kongres, dan pengusaha kaya. Tuntutan pidana juga telah diajukan terhadap 86 eksekutif perusahaan konstruksi dan sembilan pejabat pemerintah karena diduga menghindari pajak hampir 9 miliar peso (USD153 juta).

Di antara mereka yang dituduh terdapat anggota parlemen yang menentang dan bersekutu dengan Marcos. Selain Romualdez, mereka termasuk Presiden Senat Chiz Escudero, serta Senator Bong Go, sekutu penting mantan Presiden Rodrigo Duterte.

Baca Juga: AS Bantu Korea Selatan Buat Kapal Selam Nuklir, Apa Keuntungannya?

Ketiganya membantah melakukan kesalahan.

Marcos mengatakan sepupunya belum akan menghadapi tuntutan pidana karena kurangnya bukti, tetapi menambahkan bahwa "tidak ada yang dikecualikan" dari penyelidikan.

"Kami tidak mengajukan kasus demi pencitraan," ujarnya. "Kami mengajukan kasus untuk memenjarakan orang."

Duterte, seorang kritikus keras Marcos, ditahan oleh Mahkamah Pidana Internasional di Belanda pada bulan Maret atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Putrinya, wakil presiden saat ini, mengatakan Marcos juga harus dimintai pertanggungjawaban dan dipenjara karena menyetujui anggaran nasional 2025, yang mengalokasikan miliaran dolar untuk proyek pengendalian banjir.

Ada seruan-seruan terpisah, termasuk dari beberapa pendukung pro-Duterte, agar militer menarik dukungan dari Marcos, tetapi Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner Jr, telah berulang kali menolak seruan tersebut.

“Dengan keyakinan penuh, saya meyakinkan publik bahwa angkatan bersenjata tidak akan terlibat dalam tindakan apa pun yang melanggar Konstitusi. Tidak hari ini, tidak besok, dan tentu saja tidak di bawah pengawasan saya,” kata Brawner.

Militer “tetap teguh dalam menjaga perdamaian, mendukung ekspresi sipil yang sah, dan melindungi stabilitas dan lembaga-lembaga demokrasi republik ini,” tambahnya.