BEIJING - China telah mengerahkan pasukan Coast Guard (Penjaga Pantai) dan pesawat nirawak militer untuk patroli di sekitar Kepulauan Senkaku yang disengketakan dengan Jepang. Manuver Beijing ini dimulai hari Minggu setelah Tokyo menyatakan siap membela Taiwan dengan respons militer jika diinvasi China.

Penjaga Pantai China mengatakan kapal-kapalnya melakukan "patroli penegakan hak" melintasi perairan Senkaku, yang dikelola oleh Jepang tetapi juga diklaim oleh China sebagai Kepulauan Diaoyu.

"Formasi kapal Penjaga Pantai China 1307 melakukan patroli di perairan teritorial Kepulauan Diaoyu. Ini adalah operasi patroli yang sah yang dilakukan oleh Penjaga Pantai China untuk menegakkan hak dan kepentingannya," demikian pernyataan Penjaga Pantai China, yang dikutip Reuters, Senin (17/11/2025).

Baca Juga: 3 Negara yang Teguh Tak Akui Taiwan, Salah Satunya Indonesia

China dan Jepang telah berulang kali berseteru di sekitar kepulauan tersebut, tetapi aktivitas terbaru Beijing terjadi di tengah meningkatnya pertikaian diplomatik setelah Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengatakan kepada Parlemen bahwa jika China menyerang Taiwan yang telah memerintah sendiri secara demokratis, hal itu dapat memicu respons militer dari Tokyo.

Komentar PM Takaichi memicu respons marah dari Beijing, yang telah mengisyaratkan bahwa mereka mengharapkan penarikan kembali pernyataan Takaichi.

China mengeklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan bermaksud untuk mencaploknya di bawah apa yang disebutnya "penyatuan kembali".

China tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan. Pemerintah dan rakyat Taiwan sangat menolak prospek pemerintahan China—lebih memilih untuk mempertahankan status quo tanpa secara eksplisit menyatakan kemerdekaan mereka, tetapi bersumpah untuk membela diri jika perlu.

Serangan atau invasi oleh China akan berpotensi berubah menjadi konflik regional atau global, yang bisa melibatkan Amerika Serikat dan sekutunya termasuk Jepang, yang wilayahnya hanya berjarak 110 km (68 mil) dari Taiwan.

Di Taiwan, Kementerian Pertahanan-nya mengatakan pada Minggu pagi bahwa mereka telah mendeteksi 30 pesawat militer China, tujuh kapal Angkatan Laut, dan satu kapal lainnya, yang kemungkinan besar adalah kapal Penjaga Pantai, beroperasi di sekitar pulau tersebut selama 24 jam terakhir.

Peta yang disediakan oleh kementerian itu menunjukkan tiga pesawat nirawak (drone) terbang antara Taiwan dan kepulauan Jepang di lepas pantai timur lautnya, tampaknya berada sangat dekat dengan Yonaguni, pulau terdekat. Transit militer China di sana jarang terjadi, dan aktivitas militer China di zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) Taiwan umumnya minim dalam beberapa minggu terakhir.

Pada Sabtu malam, kementerian tersebut mengatakan China telah melakukan patroli tempur gabungan lainnya. "Untuk mengganggu wilayah udara dan laut di sekitar kami," katanya.

Kementerian tersebut menambahkan bahwa Taiwan telah mengirimkan pesawat dan kapalnya sendiri untuk memantau situasi. Taiwan melaporkan patroli China semacam itu beberapa kali terjadi dalam sebulan sebagai bagian dari apa yang disebut Taipei sebagai kampanye tekanan militer yang sedang berlangsung.

Jepang telah menghadapi tekanan yang semakin meningkat dari China sejak Takaichi menyampaikan pernyataannya, dengan konsul jenderal China di Osaka yang memicu protes resmi dari Tokyo dengan berkomentar bahwa “kepala kotor yang menonjol itu harus dipotong”.

Beijing kemudian memanggil duta besar Jepang untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun, dan Kementerian Pertahanan China menyatakan bahwa intervensi Jepang apa pun pasti akan gagal.

Pada Jumat pekan lalu, China memperingatkan warganya agar tidak bepergian ke Jepang, yang mendorong Tokyo untuk mendesak Beijing mengambil "langkah-langkah yang tepat", meskipun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Tiga maskapai penerbangan China mengatakan pada hari Sabtu bahwa tiket ke Jepang dapat dikembalikan atau diubah secara gratis.

Dalam eskalasi lainnya, pemerintah China pada hari Minggu mendesak warganya agar "mempertimbangkan kembali dengan hati-hati" untuk belajar di Jepang, dengan alasan apa yang digambarkannya sebagai lingkungan keamanan yang tidak stabil, menurut kantor berita Kyodo.

Meskipun imbauan tersebut bukan merupakan larangan, pengurangan drastis jumlah mahasiswa China dapat berdampak negatif pada universitas-universitas di Jepang. Rekor 336.708 warga negara asing belajar di Jepang tahun lalu, menurut Organisasi Layanan Mahasiswa Jepang. Mereka termasuk lebih dari 123.000 mahasiswa China—sejauh ini merupakan kelompok terbesar.

Pada Sabtu malam, sebuah editorial media pemerintah China menuduh Takaichi melakukan aksi politik yang "tidak hanya provokatif dan berbahaya tetapi juga menyimpang".

"Konflik antara Jepang dan China tidak akan menjadi pertempuran kecil; konflik ini kemungkinan akan melibatkan kekuatan lain, termasuk Amerika Serikat, dan dapat dengan cepat berubah menjadi konflik skala besar dengan konsekuensi yang tak terbayangkan," bunyi editorial tersebut.

Pemerintah Taiwan mengatakan hanya rakyatnya yang dapat menentukan masa depannya. Para pemimpin Jepang sebelumnya menghindari penyebutan Taiwan secara terbuka ketika membahas skenario semacam itu, mempertahankan "ambiguitas strategis" yang juga disukai oleh sekutu keamanan utama Tokyo, AS.

Namun, Partai Komunis China yang berkuasa di Beijing mengatakan penyatuan Taiwan dengan Republik Rakyat China (RRC) "tak terelakkan", dan menganggap setiap penentangan terhadapnya sebagai eskalasi. Seiring China semakin siap melakukan aneksasi militer, China juga telah meningkatkan aktivitas non-militer dan retorikanya terhadap Taiwan.

Kedutaan Besar Jepang di Beijing tidak segera menanggapi permintaan komentar.