GAZA - Faksi-faksi perlawanan Palestina memperingatkan bahwa rencana resolusi AS untuk mengerahkan pasukan internasional di Gaza merupakan upaya untuk memaksa perwalian asing atas wilayah tersebut dan menunda pengambilan keputusan Palestina.

Dalam pernyataan bersama, faksi-faksi tersebut mengatakan mandat yang diusulkan akan membuka jalan bagi "dominasi eksternal atas keputusan nasional Palestina," yang akan mengarahkan administrasi dan rekonstruksi Gaza ke badan supranasional dengan otoritas luas - sebuah langkah yang mereka yakini akan merampas hak Palestina untuk mengatur urusan mereka sendiri.

Melansir Anadolu, kelompok-kelompok tersebut menekankan bahwa setiap upaya kemanusiaan harus dikelola melalui "lembaga-lembaga Palestina yang kompeten" di bawah pengawasan PBB, berdasarkan penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan kebutuhan penduduk, serta bebas dari upaya penggunaan bantuan sebagai alat politik atau keamanan untuk membentuk kembali realitas internal Gaza.

Mereka mengumumkan bahwa menyediakan bantuan kemanusiaan melalui mekanisme yang dijalankan asing akan mengubah bantuan menjadi alat tekanan, termasuk lembaga-lembaga Palestina, dan mengumpulkan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), yang menyatakan menurut mereka "harus dilindungi sebagai saksi internasional atas isu pengungsi dan hak-hak mereka yang tidak dapat dicabut."

Faksi-faksi tersebut menolak klausul apa pun yang melibatkan perlunya penggunaan senjata di Gaza atau pelanggaran apa pun terhadap hak rakyat Palestina yang diakui secara internasional untuk melawan pendudukan Israel.

Menurut pernyataan tersebut, setiap diskusi terkait senjata harus tetap menjadi "urusan nasional semata" yang terikat pada proses politik yang mengarah pada berakhirnya pendudukan Israel dan pembentukan negara Palestina. Pernyataan tersebut mengancam peran yang dibayangkan dari pasukan multinasional yang diusulkan, memperingatkan bahwa pasukan tersebut akan "secara praktis melayani pendudukan (Israel)" melalui koordinasi langsung dengan Tel Aviv.

Kelompok-kelompok tersebut menyatakan bahwa setiap misi internasional, jika dibentuk, harus sepenuhnya berada di bawah izin PBB, berkoordinasi secara eksklusif dengan lembaga-lembaga resmi Palestina, dan membatasi diri untuk melindungi warga sipil, memastikan pengiriman bantuan, dan memisahkan pasukan - tanpa menjadi otoritas keamanan atau administrasi supranasional.

Baca Juga: 10 Negara yang Paling Tidak Dikenal, dari Nauru hingga Tuvalu

Mereka juga menolak segala bentuk kehadiran militer asing, perwalian, atau serangan internasional di Gaza, menyebut tindakan tersebut sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan Palestina.

Mereka mencakup mekanisme internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran yang terus berlanjut, termasuk tanggung jawab atas keselamatan sipil dan krisis kemanusiaan yang semakin memburuk akibat kendali Israel atas penyeberangan Gaza.

Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa kerangka kerja Arab-Islam untuk mengelola Gaza adalah model yang paling dapat diterima, dan bahwa setiap pengaturan di masa depan harus dihapuskan pada "kehendak bebas Palestina" dan persatuan tanah, rakyat, dan tujuan. Kerangka kerja Arab-Islam membayangkan bahwa Hamas akan menyerahkan pemerintahan Gaza kepada komite administratif transisi Palestina yang terdiri dari para teknokrat independen.

Pernyataan ini muncul ketika Dewan Keamanan PBB diadakan untuk memberikan suara pada hari Senin mengenai implementasi fase kedua dari rencana Presiden AS Donald Trump untuk Gaza, yang mencakup pengerahan pasukan internasional di wilayah kantong tersebut dan menguraikan jalur menuju pembentukan negara Palestina.

Perjanjian gencatan senjata Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober di bawah mediasi Mesir-Qatar-AS-Turki, meskipun Israel terus melakukan pelanggaran dan menghalangi langkah ke fase kedua perjanjian tersebut, yang fokus pada pengaturan keamanan dan administrasi di Jalur Gaza serta penandatanganan pasukan Israel.